Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membatalkan rencana kebijakan penyetopan bus AKAP (antar kota antar provinsi) oleh Dinas Perhubungan DKI Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan itu dianggap tidak memiliki kajian ekonomi yang mendalam.
"Sesuai arahan dari Menko Maritim dan Investasi selaku Plt Menhub (Luhut Binsar Pandjaitan) pelarangan operasional itu ditunda dulu pelaksanaannya, sambil menunggu kajian dampak ekonomi secara keseluruhan," ucap juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, Senin (30/3/2020).
Sebelumnya pada hari yang sama, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyetop operasional layanan bus AKA), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP), dan bus Pariwisata. Penyetopan sejumlah layanan bus ini dalam rangka mencegah penularan coronavirus Covid 19 lebih meluas lagi.
Penyetopan layanan bus tersebut tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1588/-1.819.611. Surat itu ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo tertanggal 30 Maret 2020.
Surat Edaran Dishub DKI Jakarta yang menyetop operasional bus AKAP dalam upaya mencegah wabah virus corona semakin meluas. (Foto: whatsapp/Dishub DKI Jakarta)
Dalam surat edaran itu di dalamnya ada empat poin penting, di antaranya menghentikan layanan bus di dalam terminal maupun di lokasi lain di wilayah kota Jakarta, dan apabila ada operator bus/oto bus (PO) yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. []
