Kemendagri Dorong Pemulihan Ekonomi dari Daerah yang Kolaboratif

Kemendagri menekankan pentingnya kolaborasi pusat, Pemda, pelaku usaha, dan masyarakat dalam penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Webinar Nasional Praktik Baik Pemulihan Ekonomi Lokal di Jepang dan Jerman, dan Dialog Nasional Penguatan Sinergi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Komunitas Masyarkat Sipil di Indonesia dan Kawasan Sub-Regional IMT-GT. (Foto:Tagar/Kemendagri)

Palembang – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) yang diwakili oleh Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Heri Roni menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat sipil dalam penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di daerah.

Ini, diungkapkannya saat memberikan Keynote Speech Sekjen Kemendagri, pada acara pembukaan kegiatan “Webinar Nasional Praktik Baik Pemulihan Ekonomi Lokal di Jepang dan Jerman, dan Dialog Nasional Penguatan Sinergi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Komunitas Masyarkat Sipil di Indonesia dan Kawasan Sub-Regional IMT-GT.”

Peserta Webinar Internasional diharapkan memperoleh inspirasi dari pengetahuan dan pengalaman best practice yang dibagikan dari para pembicara ahli internasional, guna adopsi dan replikasi yang dapat diterapkan di daerah.

Acara tersebut dilaksanakan secara luring di Palembang, dan daring yang diikuti oleh unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas masyarakat sipil. Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi dan Umum, Prof Edward Juliarta, mewakili Gubernur Sumatera Selatan yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi. 

KemendagriWebinar Nasional Praktik Baik Pemulihan Ekonomi Lokal di Jepang dan Jerman, dan Dialog Nasional Penguatan Sinergi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan Komunitas Masyarkat Sipil di Indonesia dan Kawasan Sub-Regional IMT-GT. (Foto:Tagar/Kemendagri)

“Kementerian Dalam Negeri mendorong berbagai upaya dari sisi kebijakan dan regulasi bagi pemerintah daerah agar menyinkronkan berbagai kebijakan di level pemerintah pusat dalam hal penanganan Pandemi Covid-19, dan pemulihan ekonomi nasional di daerah, sebagai landasan kebijakan yang diambil daerah dalam menjalankan kewenangannya secara optimal, dalam bentuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan yang terakhir adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai PPKM”, tutur Heri Roni pada Rabu, 24 Februari 2021.

Skema kemitraan multipihak tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah, pertama dalam penanganan Covid-19 dan pembatasan kegiatan masyarakat sampai ke skala mikro. Kedua, dalam advokasi, edukasi, dan sosialisasi peningkatan disiplin prokes di lingkungan kerja, dan masyarakat. 

Ketiga, percepatan pelaksanaan APBD TA 2021, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah untuk menarik minat investor dalam dan luar negeri, dan pengawasan penggunaan APBD sesuai target dan sasaran. Keempat, mendukung kelancaran Program Vaksinasi Covid-19 hingga ke level masyarakat.

“Sehingga penanganan Pandemi Covid-19, yang diikuti dengan pemulihan ekonomi nasional di daerah dapat segera tercapai melalui kolaborasi multi stakeholder tersebut,” tandas Heri Roni.

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut akan menghadirkan ahli dari Jepang dan Jerman, yang membagikan best practice kebijakan dan pengalaman aksi kongkret dalam pemulihan ekonomi di negara masing-masing yang kolaboratif dengan masyarakat sipil dan dunia usaha. 

Selain itu, pertemuan tersebut juga dijadikan sebagai forum dialog yang mempertemukan unsur pemerintah, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat sipil yang membahas isu di seputar penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di daerah yang kolaboratif.

"Peserta Webinar Internasional diharapkan memperoleh inspirasi dari pengetahuan dan pengalaman best practice yang dibagikan dari para pembicara ahli internasional, guna adopsi dan replikasi yang dapat diterapkan di daerah," tegas Heri Roni.

"Pertemuan ini juga dapat dijadikan bagi semua stakeholder, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kelompok masyarakat sipil, sebagai forum dialog dalam memperkuat sinergi, sekaligus menggali ide-ide kolaborasi yang inovatif guna menyusun dan melakukan kegiatan yang kongkret di daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional di daerah," sambungnya. []

Berita terkait
Kemendagri Gelar Virtual Expo Bangga, Cinta dan Pakai Produk Indonesia
Kemendagri melaksanakan Virtual Expo and Forum 2021 dengan tema “Indonesia maju bangga, cinta dan pakai produk Indonesia”.
Kemendagri Gelar FGD Penanganan Konflik Sosial Provinsi 2021
Kemendagri membuka Focus Group Discussion (FGD) mengenai rencana Aksi Daerah Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi Tahun 2021.
Pelantikan Bupati dan Walikota, Kemendagri Terapkan Prokes Ketat
Kemendagri memastikan, pelantikan Bupati/Walikota hasil Pilkada 2020 yang akan dilakukan akhir Februari 2021 menerapkan prokes ketat.
0
Ini Alasan Mengapa Pemekaran Provinsi Papua Harus Dilakukan
Mantan Kapolri ini menyebut pemekaran wilayah sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.