Kemendagri Berharap TPKAD Mampu Dorong Pemulihan Ekonomi

Kemendagri berharap Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) mampu mendorong pemulihan perekonomian di tengah pandemi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori. (Foto:Tagar/Puspen Kemendagri)

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori berharap, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mampu mendorong pemulihan perekonomian di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini diungkapkan Hudori saat Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dengan tema “Sinergi Percepatan Akses Keuangan di Daerah untuk Indonesia Maju”.

“TPAKD akan lebih berdaya guna jika disinergikan dengan program Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dengan program TPID dan dikuatkan dengan penguatan keuangan maka implementasi keduanya akan cepat tercapai,” kata Hudori di Jakarta Kamis 10 Desember 2020.

Saya mengharapkan agar kita dapat melanjutkan dan meningkatkan komitmen bersama untuk mempercepat pelaksanaan inklusi keuangan dan mencapai target 90% di Tahun 2024 .

Hudori menjelaskan, pandemi Covid-19 mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi global dan berakibat buruk terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, maka pemerintah menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi.

Khususnya sektor informal atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja UMKM untuk pemulihan perekonomian Indonesia.

Selain itu skema penempatan dana pemerintah telah diperluas dengan dukungan penyediaan pembiayaan dan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD).

“Dukungan pada BPD ini sangat penting dilakukan karena memang berhubungan erat dengan para pelaku UMKM di daerah, sehingga dapat segera mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.

Hudori melanjutkan, dalam rangka menggerakan perekonomian di daerah tidaklah cukup dengan APBD pemda, jika melihat dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 provinsi dan kabupaten/kota per 30 November 2020 sebesar 67,95%, untuk itu pemerintah perlu mendorong adanya aktivitas perekonomian di daerah salah satunya melalui TPAKD.

Selanjutnya Hudori meminta pemerintah daerah mengoptimalkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya untuk Tahun 2021, agar mengoptimalkan belanja barang/jasa serta belanja modal yang memiliki manfaat langsung untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan daerah serta pelayanan masyarakat.

Baca juga:

Melalui penyerahan penghargaan dalam kegiatan Rakornas TPAKD ini, Hudori mengharapkan kepala daerah lebih termotivasi dan siap mengimplementasikan program TPAKD Tahun 2021 agar lebih optimal.

“Saya mengharapkan agar kita dapat melanjutkan dan meningkatkan komitmen bersama untuk mempercepat pelaksanaan inklusi keuangan dan mencapai target 90% di Tahun 2024 dan harapan kami TPAKD kedepan sebagai salah satu instrumen dalam mencapai ekosistem perekonomian yang baik di daerah,” tegasnya.[]

Berita terkait
Kemendagri dan Pemda Sukses Rekam 99,71% KTP Elektronik
Kemendagri dan Pemda Sukses Rekam 99,71% KTP-el yang meerupakan rekor perekaman tertinggi dalam 4 kali pilkada terakhir.
Hari Pencoblosan Surat Suara, Kemendagri Lakukan Pemantauan
Kapuspen Benni Irwan mengatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan di lapangan dalam pemungutan suara 9 Desember 2020.
Kemendagri Luncurkan Modul Digital Pembentukan Perda
Kemendagri menyelenggarakan kegiatan Launching Modul Digital Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.