Jakarta - Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya berencana membuat ruang pelayanan Adminduk di 130 perwakilan RI di luar negeri, sebagaimana sudah menjadi pekerjaan sehari-hari Dinas Dukcapil di 514 kabupaten/kota.
Jadi mudah-mudahan pelayanan Adminduk ini bisa terwujud sehingga ruang pelayanan Adminduk bisa meliputi di 514 kabupaten/kota dan 130 perwakilan RI di luar negeri.
"Inilah hasil pertemuan siang hari tadi dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Bapak Dubes Andi Rachmianto yang didampingi Bapak Yudha Nugraha Direktur Perlindungan WNI, di ruang rapat Ditjen Dukcapil. Pada akhir bulan Desember ini akan dilakukan evaluasi pelayanan Adminduk di 15 perwakilan RI di luar negeri sebagai pilot project," kata Dirjen Zudan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa 15 Desember 2020.
Adapun ke-15 perwakilan RI di luar negeri yang menjadi pilot project pelayanan Adminduk adalah Kedutaan Besar RI (KBRI) Ankara, Berlin, Kairo, Doha, Kuala Lumpur, London, Manama, dan KBRI Tokyo. Sedangkan untuk level konsulat jenderal (KJRI) meliputi Frankfurt, Hong Kong, Kota Kinibalu, Los Angeles, Melbourne, Osaka dan Sydney.
Dirjen Zudan menjelaskan, hasil evaluasi itu nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan pelayanan adminduk di 130 perwakilan RI di luar negeri pada tahun 2021, yakni seperti pelayanan Adminduk di Kantor Dinas Dukcapil dalam negeri. Hal ini menurut Dirjen Zudan, merupakan sinergi yang sangat luar biasa dan kolaborasi amat penting antara Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil dan Kemenlu.
"Jadi mudah-mudahan pelayanan Adminduk ini bisa terwujud sehingga ruang pelayanan Adminduk bisa meliputi di 514 kabupaten/kota dan 130 perwakilan RI di luar negeri," sebutnya.
- Baca juga : Kemendagri: Kajian Evaluasi Pilkada Memasuki Babak Akhir
- Baca juga : Kemendagri Berharap TPKAD Mampu Dorong Pemulihan Ekonomi
oleh sebab itu, pada tahun 2021 akan dilakukan pelatihan di 5 atau 6 region di luar negeri untuk melatih petugas konsuler Kemenlu agar memiliki kemampuan seperti petugas Dukcapil.
"Dukcapil akan membentuk Tim/Satgas Tingkat Eselon I dan Tim Teknis Eselon II ke bawah untuk penyelesaian masalah yang bersifat rutin. Untuk persoalan yang bersifat baru dan belum ada solusi teknisnya akan diselesaikan tim tingkat eselon I antar Kementerian/Lembaga," tandas Dirjen Zudan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kemenlu juga mengajukan permohonan identifikasi biometric terbatas dengan Face Recognition (FR) untuk mengidentifikasi WNI yang di luar negeri yang bermasalah hukum atau lainnya. []
