Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
"Mudah-mudahan segera dilantik, yang jelas saya sudah tanda tangan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantornya di Jakarta, Senin, 25 November 2019,seperti diberitakan Antara.
Pramono menyampaikan hal tersebut saat dimintai keterangan oleh awak media mengenai hasil Tim Penilai Akhir (TPA) untuk Rudiantara.
"Mudah-mudahan segera dilantik, ini banyak perubahanlah di BUMN," tambah Pramono.
Bolanya di Menteri BUMN.
Rudiantara adalah Menkominfo periode 2014-2019. Sebelum menjadi Menkominfo, dia pernah menjadi Wakil Dirut PT PLN pada 2008-2009 lalu.
Selama di PLN, ia terlibat dalam pencarian pendanaan perusahaan terutama pinjaman untuk proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Setelah itu, Rudiantara mengundurkan diri.
"(TPA) sudah selesai. Bolanya di Menteri BUMN," ucap Pramono.
Pramono mengakui bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang berkonsentrasi untuk memperbaiki kondisi perekonomian.
"Salah satu yang ingin segera diselesaikan adalah BUMN karena di BUMN ini banyak," ujarnya.
Kata Pramono, BUMN besar yang memang perlu segera dilakukan pembenahan adalah Pertamina, PLN, dan lain sebagainya.
"Yang sekarang sudah dilakukan Pertamina. Sebentar lagi PLN, kemudian Inalum, kemudian perbankan Mandiri, BTN dan beberapa bank lain," tutur Pramono.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sejumlah nama yang menjadi komisaris maupun direksi BUMN.
Nama-nama tersebut adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok akan didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunawan Sadikin sebagai Wakil Komisaris. Sedangkan Direktur Keuangan adalah Emma Sri Martini.
Selanjutnya, Pahala N Mansury sebagai Direktur Utama BTN dan Komisaris Utama BTN adalah Chandra Hamzah. Erick Thohir juga mengangkat Orias Petrus Moedak menjadi Dirut PT Inalum (Persero).
"Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi terutama direktur utama maupun komisaris utama di BUMN itu melalui tim penilai akhir(TPA). Dimana ketuanya Presiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick dan menteri terkait. Nah dalam proses itu, prosesnya panjang. Kita lihat berbagai faktor," katanya.
Pramono menilai nama-nama tersebut sudah mempertimbangkan kebutuhan Indonesia saat ini.
"Kenapa diputuskan pak Ahok jadi komisaris utama di Pertamina, karena memang kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai 'curent account deficit dan itu yang memberikan kontribusi cukup besar adalah Pertamina dan PLN," ujar Pramono. []
Baca juga:
- Menkominfo Rudiantara Berangus 90 Aturan Sepanjang 2019
- Tantangan Besar Ahok Tingkatkan Kinerja Pertamina
