Jakarta - Kelompok Hindu garis keras menuntut pembatasan mengenakan jilbab di ruang kelas di lebih banyak negara bagian India, setelah pengadilan mengesahkan larangan jilbab di negara bagian Karnataka.
Keputusan Pengadilan Tinggi Karnataka pada hari Selasa, 15 Maret 2022, yang mendukung larangan jilbab di negara bagian selatan India pada Februari lalu, juga telah disambut oleh menteri federal utama dari Partai Bharatiya Janata (BJP) nasionalis Hindu, Perdana Menteri Narendra Modi, yang mengatakan siswa harus menghindari mengenakan pakaian keagamaan di kelas.
"Kami adalah negara Hindu dan kami tidak ingin melihat pakaian keagamaan apa pun di lembaga pendidikan negara ini," kata Rishi Trivedi, Presiden Kelompok Pertama Hindu Akhil Bharat Hindu MahaSabha.
"Kami menyambut baik putusan pengadilan dan ingin aturan yang sama diikuti di seluruh negeri."
Larangan mengenakan jilbab di Karnataka yang dikuasai BJP telah memicu protes oleh beberapa siswa dan orang tua muslim. Para pengkritik larangan mengatakan keputusan itu adalah cara lain untuk meminggirkan komunitas muslim yang berjumlah sekitar 13% dari 1,35 miliar penduduk India yang mayoritas adalah penganut Hindu.
Tidak ada pedoman nasional tentang seragam di India, pemerintah negara bagian kerap kali menyerahkan kepada sekolah untuk memutuskan apa yang harus dikenakan siswa mereka (Foto: dw.com/id)
Pemimpin Vishva Hindu Parishad (VHP), afiliasi dari RSS, organisasi induk BJP, mengatakan mereka telah meminta larangan jilbab di negara bagian asal Modi di Gujarat dan akan segera menulis surat ke negara bagian terpadat di negara itu, Uttar Pradesh. BJP berkuasa di kedua negara bagian.
"Jilbab tidak diperbolehkan di kesatuan tentara, polisi, dan kantor-kantor pemerintah, lalu mengapa larangan jilbab dipaksakan di sekolah dan perguruan tinggi?” kata Sekretaris Gujarat VHP, Ashok Raval. "Ini adalah upaya untuk meningkatkan ketegangan komunal."
Menteri Pendidikan Gujarat Jitu Vaghani menolak berkomentar. Seorang menteri negara dan seorang birokrat, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan tidak ada rencana dalam waktu dekat untuk melarang jilbab di sekolah-sekolah.
Pejabat di Uttar Pradesh, di mana BJP mempertahankan kendali dalam pemilihan negara bagian baru-baru ini, menolak berkomentar dengan mengatakan bahwa keputusan hanya akan diambil oleh pemerintahan berikutnya yang seharusnya sudah menjabat dalam beberapa hari mendatang.
Perempuan Muslim India memprotes kebijakan larangan jilbab saat menghadiri kelas di beberapa sekolah di negara bagian Karnataka, India selatan, 13 Februari 2022 (Foto: voaindonesia.com - AP/Rafiq Maqbool)Harapan agar larangan jilbab tidak berlaku nasional
Ayesha Hajeera Almas - yang telah menentang larangan Karnataka di pengadilan dan sekarang mempertimbangkan untuk mendekati pengadilan tertinggi agar larangan itu dibatalkan - mengatakan ada ketakutan nyata bahwa larangan jilbab sekarang akan berlaku secara nasional.
Gadis berusia 18 tahun itu mengatakan dia tidak bersekolah sejak akhir Desember 2021 setelah pihak berwenang melarang gadis-gadis muslim mengenakan jilbab, bahkan sebelum larangan di seluruh negara bagian diberlakukan pada awal Februari lalu.
"Semakin kami merasa hidup di India di mana warganya tidak diperlakukan sama," kata Almas dari distrik Karnataka di Udupi, tempat protes dimulai.
"Saya berjuang untuk diri saya sendiri, berjuang untuk saudara perempuan saya, berjuang untuk agama saya. Saya takut akan ada perubahan seperti ini di seluruh negeri. Namun, saya harap itu tidak terjadi." [ha/vlz (Reuters)]/dw.com/id. []
Kelompok-kelompok Minoritas Agama di India Kian Tertekan
Penutupan Masjid di Khasmir Ingkari Kebebasan Beragama di India
Cinta Beda Agama di India Bisa Berakhir dengan Pembunuhan
UU Antiperpindahan Agama Polisi India Tangkap 10 Pria
