Bantul - Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bikin gelisah pelaku wisata di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jumlah wisatawan ajlok drastis. Mereka hanya bisa pasrah dan berupaya kreatif menyikapi kebijakan pemerintah itu.
Turunnya geliat wisata di Bantul ini diungkap Purwo Harsono, Ketua Koperasi Notowono, pengelola wisata Mangunan, Dlingo, Bantul. Menurut Purwo, pihaknya hanya bisa mengikuti aturan pemerintah meski kebijakan PPKM sangat memukul sektor wisata.
Di satu sisi, kebijakan itu dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, di sisi lain dampaknya sangat terasa di tingkat kunjungan wisata. “Kami pelaku wisata hanya bisa pasrah menghadapi keputusan pemerintah ini,” kata dia, Rabu, 10 Februari 2021.
Pada masa PPKM ini jumlah wisatawan mengalami penurunan hingga 50 persen.
Menurut Purwo, selama penerapan PPKM, objek wisata yang dikelola pihaknya sepi wisatawan. Sebagai perbandingan, sebelum ada PPKM, Mangunan dikunjungi sebanyak 21.218 wisatawan per minggu. Namun sejak PPKM diterapkan, jumlah wisatawan turun menjadi sekitar 10.000 orang per minggu.
“Pada masa PPKM ini jumlah wisatawan mengalami penurunan hingga 50 persen. Sedangkan jika dibanndingkan dengan tahun sebelumnya penurunan mencapai 79 persen,” jelasnya.
Purwo dan pelaku jasa wisata di Bantul berharap agar perpanjangan PPKM kali ini menjadi yang terakhir. Meraka hanya bisa bertahan hidup sambil berharap pandemi segera berakhir.
"Kami berharap kebijakan PPKM ini bisa menjadi solusi menghadapi pandemi. Sebab jika terus berlangsung lama pelaku wisata akan sulit untuk bertahan hidup," imbuh dia.
Baca juga:
- Penyebab Aceh Tak Dikunjungi Wisatawan Asing Selama 9 Bulan
- Kapolres Sibolga Ubah Lokasi Transaksi Narkoba Jadi Objek Wisata
- Remehkan Wisata NTT, Anggota Komisi V DPR Panen Kecaman
Sementara di sela sepinya kunjungan wisata, momen ini dimanfaatkan pengelola untuk berbenah diri. Koperasi Notowono Manginan berupaya kreatif untuk mengubah segmen pasar. Mangunan bukan lagi skadar spot foto, tapi jadi kawasan wisata budaya.
“Saat ini juga kami gunakan untuk berbenah diri, terutama dalam pengembangan SDM,” imbuh dia.
Diketahui, pemerintah pusat mulai menerapkan kebijakan PPKM Jawa Bali sejak 11- 25 Januari. Kemudian diperpanjang atau PPKM tahap dua, 26 Januari - 8 Februari. Satgas penanganan Covid-19 pusat merekomendasikan agar PPKM kembali diperpanjang karena melihat penyebaran corona mulai melandai. []
