Labuan Bajo - Sejumlah tokoh adat bersama tokoh pemuda Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat gelar ritus adat "sembelih ayam hitam" sebagai upaya pelestarian hutan di wilayahnya.
Acara tersebut berlangsung di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu, Jumat 28 Agustus 2020 sore dan di ikuti oleh empat anak kampung yakni Lancang, Sernaru, Raba dan Wae Bo.
"Kami sangat perihatin dan kecewa karena Hutan Negara di wilayah ulayat Nggorang "Bowo sie" RTK 108, yang terletak di wilayah Kelurahan Wae Kelambu dan Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, telah dirambah dan dibagi menjadi hak milik perorangan oleh warga masyarakat," ungkap Theodorus Urus, tokoh adat Kampung Lancang.
Acara ini bertujuan bagaimana alam itu dipulihkan, karena selama ini dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
Menurutnya, ritus sembelih ayam hitam sebagai lambang kedukaan. Mengingat akibat dari perusakan hutan tersebut berdampak pada krisis sumber mata air.
"Kami para tokoh adat dari empat anak kampung mengecam keras para pelaku perusak hutan tersebut. Sehingga acara ini bertujuan memohon kebijakan leluhur. Biarkankan para leluhur yang terlibat mengatasi dan memberi ganjaran para pelaku yang merusak hutan," katanya.
Acara tersebut juga bertujuan mencegah konfik tanah batas hutan di wilayah itu. Sebab tanah hutan tersebut telah dibangun rumah dan fasilitas lainnya oleh warga lain.
Warga masyarakat yang merusak, mengklaim bahwa mereka telah mengantongi izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, untuk membagi Hutan Negara tersebut.
Sementara menurut tokoh adat kampung Sernaru Muhamat Sidik, Dinas Kehutanan/ KPH Manggarai Barat dan instansi terkait di Kabupaten Mabar, tidak mampu melarang dan mencegah warga masyarakat pelaku perusak hutan.
"Padahal kawasan Hutan Negara Nggorang Bowosie RTK 108 terdapat beberapa mata air dan beberapa jenis Burung (Burung Maleo, Burung Kaka Tua dan Ayam hutan) yang semestinya harus dijaga dan dilindungi," tegasnya.
Sidik mengakui, pernah melapor secara resmi melalui pendekatan secara budaya Manggarai ke Isntansi terkait pada 15 April 2018 lalu. Namun hingga kini tidak digubris.
Senada dengan para tokoh adat, persatuan pemuda yang diketuai oleh Lasarus Ondok, menyampaikan hal serupa. Ia kesal karena tuntutan mereka tidak diindahkan hingga saat ini.
"Kami tidak mengklaim bahwa tanah tersebut akan jadi milik kami, tetapi kami ingin selamatkan hutan kami," ujarnya.
Pihaknya berharap hutan tersebut kembali ke fungsinya dan jika tuntuan mereka tidak diindahkan maka akan terjadi konflik sosial yang sangat besar di masyarakat karena perebutan lahan dan batas wilayah adat.
Juga terjadinya kekeringan sumber mata air, punahnya jenis burung yang ada di lokasi tersebut, seperti; burung Maleo, burung Kaka Tua dan Ayam Hutan. Akibat selanjutnya terjadi erosi dan banjir, jika terjadi hujan besar karena tidak ada pohon dan kayu yang menyerap air hujan.
Kami tidak mengklaim bahwa tanah tersebut akan jadi milik kami, tetapi kami ingin selamatkan hutan kami.
"Selama ini kurang lebih 100 hektare Sawah Semaru dan Sawah Wae Nahi gagal panen tahun 2018, karena sumber mata air kering di Hutan Negara Nggorang Bowosie RTK 108," terangnya.
Kenyataan lain yang warga rasakan kata dia, banyak sumur manual warga yang kering. Ia berharap, agar hutan diwilayahnya harus dipulihkan.
Turut hadir dalam kegiatan itu Lurah Wae Kelambu Markus Randu, Babinsa Kelurahan Wae Kelambu, Sersan Mayor Dethan Anderias Eluama dan bhabinkamtibmas Dewa Arif.
"Acara ini bertujuan bagaimana alam itu dipulihkan, karena selama ini dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab," jelas Markus Randu.
Menurutnya warga di kelurahan Wae Kelambu siap mendampingi Dinas Kehutanan/ KPH Manggarai Barat untuk mengetahui batas-batas hutan negara Bowo sie RTK 108 di wilayah ulayat Nggorang. []
