Kebijakan PPKM Darurat Sedang Dievaluasi, Akankah Dilanjut?

Susiwijono menjelaskan, saat ini para menteri terkait sedang melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo.
Ilustrasi - PPKM Darurat Berlaku 3-20 Juli 2021. (Foto: Tagar/Dok Istimewa)

Jakarta - Pemerintah melalui Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah sedang melakukan berbagai evaluasi dari pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

Hasil evaluasi itu bakal menentukan selesai atau memperpanjang masa berlakunya PPKM Darurat.

"PPKM Darurat ini diperpanjang atau sampai kapan ini kita sedang evaluasi," ujar Susiwijono dalam Webinar Penguatan UMKM Sebagai Pengungkit Kebangkitan Ekonomi, Jakarta, Jumat, 16 Juli 2021.

Susiwijono menjelaskan, saat ini para menteri terkait sedang melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat itu, pemerintah melakukan evaluasi sekaligus membahas perkembangan yang terjadi di masyarakat selama PPKM Darurat. Adapun, hasil rapat keputusan tersebut akan disampaikan pada Senin pekan depan.

"Nanti kita terus rapat dan evaluasi betul. Kira-kira perpanjangannya seberapa lama dan kita akan lihat sampai hari Senin nanti," sambungnya.

Gelombang baru penyebaran virus Covid-19 ini, tambah dia, tidak hanya dialami Indonesia. Berbagai negara di ASEAN juga tengah menghadapi masalah yang sama, meskipun kasus harian di Indonesia masih menjadi yang tertinggi.


Nanti kita terus rapat dan evaluasi betul. Kira-kira perpanjangannya seberapa lama dan kita akan lihat sampai hari Senin nanti.


Angka kematian di Indonesia juga tinggi dari global, sementara kesiapannya masih relatif di bawah rata-rata global.

"Peningkatan kasus harian ini jauh lebih tinggi dari negara lain tapi ini karena populasi kita juga tinggi, terakhir kemarin sampai 56 ribu per hari," pungkasnya.

Peningkatan kasus secara nasional tertinggi masih di Jawa-Bali. Terutama di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur yang saat ini kasus aktifnya sudah di atas 100 ribu. []

Baca Juga: Ombudsman Temukan Inkonsistensi Penerapan PPKM Darurat

Berita terkait
Cara Mendapatkan BLT Dana Desa Selama PPKM Darurat
Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa kriteria penerima BLT dana desa ditetapkan melalui musyawarah di tingkat pemangku kepentingan desa.
Daftar 100 Titik Penyekatan Selama PPKM Darurat
Kombes Yusri Yunus mengatakan, penambahan titik penyekatan itu salah satu cara untuk menekan mobilitas masyarakat sampai di angka 30 persen.
Ferdinand: Jangan Ribut Soal Perpanjangan PPKM Darurat
Ferdinand mengajak kepada semua elemen masyarakat untuk bersatu dan solid mendukung kebijakan PPKM Darudat guna menekan sebaran Covid-19.
0
Kebijakan PPKM Darurat Sedang Dievaluasi, Akankah Dilanjut?
Susiwijono menjelaskan, saat ini para menteri terkait sedang melakukan rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo.