UNTUK INDONESIA
Kebijakan Ekonomi Masa Pemerintahan BJ Habibie
Kebijakan awal yang dilakukan BJ Habibie adalah melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN.
Presiden Ke-3 Indonesia, BJ Habibie saat membacakan sumpah jabatan pada 21 Mei 1998 di Istana Negara. (Foto: Wikipedia/Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia)

Jakarta - Presiden Ke-3 Indonesia, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie menjabat sejak 21 Mei 1998 sempai 20 Oktober 1999. Habibie naik menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri karena tekanan dari mahasiswa dan kondisi perekonomian Indonesia yang diterpa krisis moneter.

Selama 1998, kondisi perekonomian Indonesia mengalami perlambatan. Salah satu yang paling kentara adalah melemahnya kurs mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) yang jatuh hingga Rp 16.650 dari sebelumnya pada awal 1998 berada di kisaran Rp 6000 per dollar AS.

Kebijakan awal yang dilakukan Habibie adalah melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan.

Selain itu, krisis moneter menyebabkan banyak perusahaan dan bank yang tutup karena tidak mampu bertahan dari krisis moneter yang menyerang Indonesia, Malaysia, Thailand, hingga Korea Selatan.

Untuk mengatasi krisis berkepanjangan, sejak awal masa pemerintahannya, Habibie mengumumkan sejumlah kebijakan ekonomi yang dapat segera mengeluarkan Indonesia dari krisis moneter.

Kebijakan awal yang dilakukan Habibie adalah melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN) melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 27 Tahun 1998. 

BPPN berfungsi untuk melakukan penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Selain itu bertanggungjawab juga untuk melakukan proses likuidasi terhadap beberapa bank swasta yang bermasalah. 

Habibie juga menginisiasi implementasi kebijakan moneter atas saran International Monetary Fund (IMF) yang sebelumnya sudah mengucurkan pinjaman sebesar 8.34 miliar dollar AS. 

Selain itu, Habibie juga menandatangani 2 Undang-Undang (UU), yakni UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat dan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Namun, meski sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan, di akhir masa pemerintahannya, pereknomian Indonesia belum mengalami perbaikan signifikan. 

Pada pertengahan tahun 1999, nilai tukar rupiah terhadap dollar kembali menurun. Selain itu, arus investasi ke Indonesia pasca krisis moneter 1998 masih tersendat.

Hal ini kemudian mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya merangkak 0.79%. Namun, hal tersebut jauh lebih baik dari tahun 1998 yang pertumbuhan Indonesia mengalami perlambatan sampai -13.13%.

Setelah memimpin selama 17 bulan, Habibie kemudian digantikan Presiden Abdurrahman Wahid bersama Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang dilantik pada 20 Oktober 1999. []

Berita terkait
Kondisi Kesehatan BJ Habibie Stabil
Kondisi kesehatan BJ Habibie stabil yang dirawat di RSPAD Jakarta.
Perjalanan Hidup Bacharuddin Jusuf Habibie
BJ Habibie menghabiskan waktu 10 tahun untuk memperdalam studi di bidang teknik aviasi. Hasilnya, pada tahun 1965 ia menyelesaikan studi doktor.
Sumbangsih BJ Habibie untuk Dunia Penerbangan
BJ Habibie merupakan penemu teori keretakan pesawat yang diterapkan untuk mencegah pesawat hancur saat terbang.
0
Petisi Mundur untuk Wali Nagari Pesisir Selatan
Seorang wali nagari di Kabupaten Pesisir Selatan dituntut mundur masyarakat karena diduga berselingkuh.