UNTUK INDONESIA

Ke Simalungun, Mensos Lihat Bantuan Pesantren dan Gereja

Menteri Sosial Juliari P. Batubara melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi di Sumatera Utara, salah satunya Kabupaten Simalungun.
Menteri Sosial Juliari P Batubara dalam kunjungannya ke Kabupaten Simalungun, Sumut, Kamis, 12 November 2020. (Foto: Tagar/Jonatan Nainggolan)

Simalungun - Menteri Sosial Juliari P Batubara melakukan kunjungan kerja ke sejumlah lokasi di Sumatera Utara, salah satunya ke Kelurahan Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Kamis, 12 November 2020. Kedatangannya untuk memastikan bantuan sosial (Bansos) sampai kepada masyarakat yang terdampak virus corona.

Pada kesempatan di Balai Pertemuan Kecamatan Bandar, Juliari menyampaikan rasa senang atas kunjungan kerja ke kampung halamannya. Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Juliari meneruskan salam dari Presiden Joko Widodo.

"Bantuan yang bapak ibu terima ini sebenarnya adalah bantuan dari Bapak Presiden Jokowi. Kami hanya melaksanakan perintah beliau. Kemudian kami berkoordinasi dengan Kabupaten," kata Juliari.

Di sana, Mensos juga menyaksikan pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan penyerahan bantuan kepada pesantren dan gereja senilai Rp 1 milliar. Keduanya bertempat di wilayah Kabupaten Simalungun.

Dalam menangani dampak C-19, sebutnya, pemerintah bertindak cepat baik dari aspek kesehatan, perlindungan sosial maupun penguatan perekonomian. Hal itu untuk memastikan masyarakat mendapat bantuan.

"Yang paling penting ini bukan sekedar bagi-bagi uang. Ini kenapa bapak Presiden kasih uang ini? Supaya bapak Presiden tidak ingin melihat warganya susah," katanya.

Dalam tugas penanganan dampak pandemi, Kementerian Sosial (Kemensos) berada dalam klaster penyelenggaraan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Kemensos mendistribusikan berbagai bantuan sosial (Bansos) baik itu reguler, bansos khusus serta bansos tambahan.

Yang paling penting ini bukan sekedar bagi-bagi uang. Ini kenapa bapak Presiden kasih uang ini? Supaya bapak Presiden tidak ingin melihat warganya susah.

"BST ini adalah salah satu bansos khusus untuk membantu mengurangi beban perekonomian masyarakat yang tertekan oleh pandemi. Semoga bantuan ini bermanfaat. Gunakan bantuan ini sebaik-baiknya," katanya.

Tak lupa, politikus PDIP mengingatkan bansos sifatnya sementara. Untuk itu, kepada kepala daerah dan masyarakat, ia meminta mampu menciptakan aktivitas dan program yang bersifat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia berpesan kepada pemerintah daerah untuk mengecek penerima bantuan. Bila sudah 'naik kelas' agar bantuan tidak diberikan lagi. "Bantuan bisa untuk mereka yang belum mendapat bantuan. Jadi ada azas keadilan," sebutnya.

Baca juga: Mensos Saksikan Penyaluran BST di Sumatera Utara

Juliari menuturkan, Provinsi Sumatera Utara mendapat bansos dari Kemensos RI berupa program sembako sejumlah 768.882 KPM, dengan nilai Rp 1.657.086.100.000. BST dengan jumlah 558.759 KPM senilai Rp 2.244.623.900.000 dan bansos tunai (Non PKH) sebanyak 16.385 KPM dengan nilai Rp 8.192.500.000.

Di Kabupaten Simalungun sendiri, bantuan di dapat dari Kemensos RI berupa program sembako sejumlah 44.020 KPM dengan nilai Rp 97.148.650.000, dan BST sejumlah 41.592 KPM dengan nilai Rp 152.404.800.000.

BST merupakan bansos khusus Kemensos yang menjangkau 9 juta KPM terdampak pandemi di luar Jabodetabek. Pada salur gelombang 1 periode April-Juni 2020 indeks sebesar Rp 600 ribu/KPM/bulan. Pada salur Gelombang 2 yakni Juli-Desember 2020, indeks sebesar Rp300 ribu/KPM/bulan. []

Berita terkait
Paslon Hasim - Tumpak Siregar di Simalungun Dilarang Kampanye
KPU Kabupaten Simalungun melarang kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Muhajidin Nur Hasim - Tumpak Siregar.
Terlibat Narkoba, 2 Anggota Polres Simalungun Segera Dipecat
Kapolres Simalungun akan mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dua anak buahnya keterlibatan narkoba pada 2020.
Dugaan Dukung Paslon, Sekda Simalungun Dilaporkan ke Bawaslu
Sekda Pemkab Simalungun dilaporkan ke Bawaslu setempat karena diduga terlibat mendukung salah satu paslon bupati dan wakil bupati.
0
Dugaan Money Politik Pilkada Makassar Sampai di Tangan Jaksa
Berkas perkara dugaan money politik di Pilkada Kota Makassar telah sampai ke tangan kejaksaan.