Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan Kartu Pra Kerja akan mulai diluncurkan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan wilayah Jawa Barat (Jabar) pada April 2020.
"Secepatnya, ini Februari segera turun Perpres, Maret persiapan dan April mulai jalan," tutur Moeldoko di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020 seperti dilansir dari Antara.
Pasalnya, implementasi Kartu Pra Kerja menurut dia tidak akan menunggu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di DPR. Karena, Kartu Pra Kerja tidak terikat pada Omnibus Law Cipta Kerja tetapi pada peraturan presiden (Perpres).
Ia menyebutkan alasan dimulainya peluncuran di Jabodetabek dan Jawa Barat, karena jumlah pencari kerja yang besar di wilayah tersebut. Setelah mencermati dan mengevaluasi, wilayah selanjutnya yang akan dibidik untuk peluncuran Kartu Pra Kerja adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
"Setelah itu kami segera dapat feedback, dari feedback itu kami segera benahi terus langsung masuk ke daerah lain," kata dia.
Hanya saja, Moeldoko mengaku pemerintah belum bisa menjamin sasaran peserta program Kartu Pra Kerja yang mencapai dua juta orang itu langsung mampu menyerap tenaga kerja. Sebab, pemerintah, kata dia, tidak bisa mengendalikan pasar tenaga kerja.
Pemerintah yang jelas, kata Moeldoko ingin memastikan para pencari kerja memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha. Sehingga, menjadi bekal untuk bekerja atau malah menciptakan lapangan kerja baru.
Pemerintah menargetkan sebanyak dua juta peserta Kartu Pra Kerja dengan manfaat yang diterima akan memperoleh pelatihan senilai Rp 3 juta sampai Rp 7 juta dari total anggaran Rp 10 triliun seluruhnya pada 2020. []