Medan - DPRD Sumut mendorong Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura untuk tidak berpikir swasembada pangan, tapi bagaimana melakukan ekspor termasuk beras. Sumut dinilai memiliki potensi lahan luas dan subur.
Ketua Komisi B DPRD Sumut Victor Silaen menegaskan itu seusai pihaknya menggelar rapat kerja dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumut di Medan pada Senin, 22 Juni 2020.
Menurut dia, pihaknya telah meminta Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura menyusun program strategis bagaimana Sumut bisa mencapai ekspor bahan pangan.
"Selama ini program pertanian hanya program swasembada pangan. Kami harapkan harus diekspor. Kenapa China bisa ekspor, kita tak bisa. Padahal sama-sama memiliki lahan. Kepala dinas diminta siapkan SDM yang cukup dan edukasi masyarakat bagaimana bertani yang baik dan bagus," ungkapnya.
Hanya saja menurut politikus Partai Golkar itu, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura tidak bisa bekerja sendiri. Seluruh pihak terkait harus saling terintegrasi dan mendukung.
"Kami minta faktor pendukung lainnya harus bekerja sama, misalnya Dinas Perindustrian untuk mendukung alat-alat pertanian. Program ini harus saling terintegrasi dengan dinas yang lain," ujarnya.
China saja bisa, masa kita tidak bisa. Itu penyebabnya karena hasil produksi kita satu hektare hanya lima ton, sedangkan China satu hektare bisa 12 ton
Disebutkannya, untuk menjawab tantangan ekspor, dan dalam desain pengembangan perekonomian tidak bisa hanya dengan pertanian.
Misalnya, jika pupuk bersubsidi langka, Dinas Peternakan bisa menunjang dan membuat pupuk kandang. "Saling menopang dan terintegrasi dengan dinas yang lain," tuturnya.
Dalam waktu dekat, Victor mengaku akan memanggil seluruh dinas yang bersentuhan dengan perekonomian di jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Misalnya Biro Perekonomian, Dinas Pertanian, Koperasi, Perdagangan dan lainnya.
"Saya kira karena tanah yang diolah untuk menanam, siklus tanahnya setahun ada yang bisa empat kali panen. Jadi, dua tahun ke depan saya optimis bisa ekspor beras," katanya.
Victor menyebut, China bisa melakukan ekspor beras karena hasil produksi mereka dalam satu hektare 12 ton. Sementara di Sumut hanya lima ton.
"Kenapa kita tidak bisa? Sama-sama tanah yang diolah, jadi nanti yang dibahas adalah, apakah bibitnya yang salah atau pola pertanian yang harus dirombak," tandasnya.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumatera Utara, Dahler mengaku siap mendukung program yang diwacanakan anggota dewan untuk mendorong ekspor pangan pangan Sumut.[]
