Pematangsiantar - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai kasus e-KTP yang sempat menyeret nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (GP), akan membuatnya jatuh jika bermain pada level tertinggi, yakni tampil menjadi calon presiden (capres) dalam Pemilihan Umum 2024 mendatang.
Dia melihat, kendati Ganjar Pranowo memiliki kinerja yang bagus sebagai Gubernur Jawa Tengah, akan tetapi persolan e-KTP diyakini akan terus menghantui, jadi bayang-bayang negatifnya.
Kasus e-KTP, suka tidak suka. Senang tidak senang. Akan terus menghatui GP dalam politik.
"Mungkin saja. Atau bisa juga dia ingin dinilai kerjanya baik oleh publik. Namun, yang pasti kasus e-KTP bagaimanapun masih akan menjadi batu sandungan GP di politik," kata Ujang kepada Tagar, Selasa, 19 Mei 2020.
Baca juga: Ganjar Bantu Anies Karena Bansos Jakarta Bermasalah
Dosen Universitas Al-Azhar Indonesia itu mengatakan, ada kalanya para lawan politik Ganjar akan mengungkit persoalan e-KTP, untuk menjatuhkan popularitas yang telah ia bangun.
"Kasus e-KTP, suka tidak suka. Senang tidak senang. Akan terus menghatui GP dalam politik. Tantangannya, lawan-lawan politiknya akan terus menyerang GP dengan kasus e-KTP tersebut," ujarnya.
Menurutnya, langkah yang harus dilakukan Ganjar untuk merebut hati rakyat adalah terus membangun citra positif dan terus berkinerja baik melayani masyarakat, terlebih di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini.
Ujang menduga, kasus e-KTP nantinya tidak diperpanjang lagi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, lantaran lembaga antirasuah mudah diintervensi oleh pemegang kekuasaan.
"Membangun pencitraan positif saja dengan membuat kebijakan yang menyenangkan rakyat Jawa Tengah. Soal kasus e-KTP, sepertinya enggak akan lanjut. Apalagi KPK nya sekarang sudah bisa dikendalikan eksekutif," katanya.
Baca juga: Survei Polmatrix: Prabowo Ditantang Ganjar dan Anies
Dia juga menyebut politikus PDI-Perjuangan yang memiliki kans mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024.
"Risma, Puan, Ganjar, dll itu bisa saja digadang-gadang oleh PDIP. Tapi GP sulit untuk menembus popularitas dan elektabilitas yang tinggi untuk jadi capres. Ya tadi, sudah terjebak dalam pusaran kasus e-KTP. Walaupun kasus e-KTP nya sendiri tak akan lanjut di KPK," ucapnya.
Kemudian, kata dia, partai politik sudah pasti akan memilih calon pemimpin yang tidak mempunyai catatan kasus. "Partai sudah tentu akan cari calon presiden yang dianggap kasusnya minim. Bila perlu yang tak berkasus. Tapi persoalannya semua politisi ya berkasus," ucap dia.
Melihat situasi saat ini, dia belum dapat menganalisa siapa sosok yang pantas untuk maju pada Pilpres 2024, lantaran masih banyak yang mempersiapkan amunisi untuk melakukan pencitraan sedini mungkin, hingga layak tampil dalam pesta demokrasi tahun 2024.
"Semua masih ancang-ancang. Ada dari menteri, ketua-ketua partai, para kepala daerah, dll, semua masih ancang-ancang membangun pencitraan masing-masing untuk meraih simpati rakyat, agar mereka bisa maju di 2024. Jadi soal siapa. Ya banyak. Nanti terseleksi dengan sendirinya. Mereka yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi ya merekalah yang akan melaju," kata Ujang Komarudin. []
