Jakarta - Kasus yang menimpa eks Bos Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara atau Ari Askhara yang terlibat dalam penyelundupan motor gede (moge) dan sepeda mewah bisa memicu badai tsunami yang akan menimpa badan usaha milik negara (BUMN) lain. Budi Purnomo Karjodihardjo, Direktur RESTRAT mengatakan berdasarkan persepsi publik yang dilansir Newstensity terhadap dua isu yaitu barang mewah ilegal di Garuda dan pemecatan Ari Askhara sebagai dirut Garuda, hasilnya warna merah, artinya mayoritas publik menganggap negatif.
"Data yang diambil untuk setiap isu adalah 500 media (untuk persepsi media), sedangkan untuk persepsi publik diperoleh dari data hampir 5000 tweet," kata Budi yang yang memimpin lembaga khusus menangani manajemen reputasi, khususnya restorasi citra itu.
Sedangkan tokoh terkait adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tokoh terkait adalah nara sumber yang sering dijadikan sumber rujukan pemberitaan di media. "Dengan demikian, pandangan saya krisis yang menimpa eks bos Garuda adalah badai angin yang disertai tsunami. Ini juga bisa menimpa BUMN lain," ucap Budi kepada Tagar, Senin, 9 Desember 2019.
Budi menambahkan bagi pemerintah, kasus Ari Askhara menjadi momentum yang sangat baik untuk memberikan peringatan sangat keras agar bos BUMN tidak main-main dalam pengelolaan usaha milik pemerintah itu. Bahkan Menkeu RI Sri Mulyani sudah mengeluarkan rating BUMN mana yang kategori nyaris bangkrut, waspada, atau aman berdasarkan score tertentu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) bersama Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) dan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi (kiri) menggelar konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 5 Desember 2019. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)
Menurutnya, ini merupakan sinyal teguran yang sangat keras bagi BUMN yang kondisi finansialnya dalam tanda bahaya. Bos BUMN yang terjaring dalam zona bahaya mestinya mengambil langkah yang aman untuk memberikan kontribusi maksimal untuk memperbaiki kinerja keuangan BUMN yang dikelolanya. "Terpeleset sedikit saja, bos BUMN bisa menjadi model susulan seperti yang terjadi pada eks bos Garuda," jelas Budi.
Jiwa Samurai
Ia mengatakan kasus yang menimpa eks bos Garuda bisa menjadi momentum penting untuk gebrakan awal bagi pemerintahan membersihkan BUMN. Memang setiap krisis pasti akan menjatuhkan reputasi, citra, dan nama baik koorporasi/personal. Daya rusak reputasinya tergantung kepada besar kecilnya krisis, apakah badai angin atau tsunami.
Budi mengutip pernyataan Menteri BUMN Erich Thohir yang menyebutkan agar setiap bos BUMN memiliki jiwa Samurai, kalau salah minta maaf dan mengundurkan diri. Berdasarkan referensi, Samurai adalah salah satu prajurit elite di Jepang. Samurai ini berbeda dengan para prajurit elite yang lainnya, Samurai ini memiliki bushido (kode etik) yang bagus untuk dicontoh.
Setidaknya, ada dua kode etik. Pertama, Makoto atau Shin (Kejujuran dan tulus-iklas). Seorang Samurai harus memberikan suatu informasi yang sesuai kenyataan dan kebenaran. Para ksatria harus menjaga ucapannya. Kedua, Meiyo (Kehormatan) atau menjaga kehormatan diri. Bagi samurai cara menjaga kehormatan adalah dengan menjalankan kode bushido secara konsisten sepanjang waktu dan tidak menggunakan jalan pintas yang melanggar moralitas.
Menurut Budi, selain dua hal di atas, sebenarnya ada lima atau enam kode etik Samurai yang lain. Sayang, hal tersebut tidak dilakukan atau belum sempat dilakukan oleh bos Garuda, karena Menteri Erick lebih ngebut memecat duluan. "Mestinya setiap bos BUMN bisa menangkap sinyal dari pimpinannya dan mengimplementasikannya dengan komunikasi yang tepat secara elegan," katanya.
Minta Maaf
Setiap orang pada prinsipnya memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin reputasinya baik, nama baiknya tidak ternoda, dan citranya bersinar. Menurut Budi, orang yang salah atau orang benar, orang yang buruk atau orang yang baik selalu ingin reputasinya baik.
Itulah sebabnya mengapa bisnis jasa layanan pencitraan atau pun jasa manajemen reputasi berkembang cukup baik. Teori ilmu komunikasi terkait praktek manajemen reputasi ini pun bermunculan. Seperti yang ditemukan oleh Prof William Benoit, yaitu Image Restoration Theory (atau pemulihan citra/restotasi reputasi).
Dalam perspektif teori Benoit, kata kunci “maaf” dan “mundur” yang disampaikan Menteri Erick merupakan implementasi dari strategi paling pamungkas dari teori pemulihan citra ini, strategi Mortification. Taktik dari strategi Mortification adalah minta maaf karena ada kesalahan.
Budi menjelaskan, meminta maaf merupakan perbuatan yang terpuji. Minta maaf juga menunjukkan komitmen untuk bersegera memperbaiki diri. Hingga saat ini sikap elegan eks bos Garuda belum termonitor media. Padahal strategi Mortification ini belum cukup. Mengapa? Masih ada lagi faktor kerugian yang diderita oleh pihak lain, dalam hal ini negara (Ditjen Bea dan Cukai). Menkeu Sri Mulyani menyebutkan kerugian negara akibat penyelundupan moge dan sepeda mewah ilegal mencapai Rp 1,5 miliar. Belum lagi pihak yang ikut terseret kasus ini.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Foto: Antara/Galih Pradipta)Untuk itu, kata Budi, selain strategi Mortification, mestinya strategi Reducing Offensiveness of Event juga digunakan, terutama taktik Compensation. Taktik ini adalah memberikan ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab atau menebus kesalahan yang telah terjadi. "Lihat Langkahnya, Ambil Hikmahnya. Nasi sudah menjadi bubur, dan bubur pun barangkali sudah rusak juga. Eks bos Garuda tidak terlihat mengambil langkah komunikasi apa pun juga," ucapnya.
Tidak terlihat seperti situasi krisis, meskipun situasinya sudah sangat genting dan gaduh. Ari Askhara menurut Budi, masih berdiam diri, tidak ada suara meskipun suara “no comment”. "Mungkin, sebentar lagi kita akan menyaksikan akhir ceritanya. Saya berpendapat, bos BUMN akan memanen hasil komunikasi yang berbeda, jika eks bos Garuda ini melakukan tahapan-tahapan manajemen reputasi secara tepat dan menyampaikannya secara elegan," katanya.
Setidaknya pesan yang disampaikan mengandung beberapa muatan strategis terkait restorasi citra, pada saat yang tepat, sebagai berikut: Pertama, minta maaf atas kesalahan yang sudah dilakukan. Permintaan maaf kepada semua pihak, mulai dari pihak pemerintah sampai karyawan.
Kedua, nyatakan pengunduran diri. Pengunduran diri adalah bentuk dari tanggung jawab atas kesalahan yang sudah dilakukan. Ketiga, mengganti denda dan kerugian negara. Pernyataan ini adalah bentuk penyesalan yang sangat mendalam sekaligus janji bahwa ke depannya akan memperbaiki diri. Jika perlu nyatakan kesiapannya menerima konsekuensi hukum.
Keempat, ucapan terima kasih. Ucapan ini sebaiknya diapresiasikan untuk semua jajaran karyawan dari yang terkecil yang sudah bersama-sama membantu pekerjaannya. Tentu saja sangat tidak tepat karena sudah sangat terlambat jika dilakukan saat ini. "Saat yang tepat adalah sebelum Menteri Erick memecat eks bos Garuda, tapi lebih tepat lagi sebelum disuruh mundur," jelas Budi.[]
- Baca Juga: Menhub Budi Karya Jatuhkan Denda ke Garuda Indonesia
- Erick Thohir Pecat Direktur Utama Garuda Indonesia
