Kasus Edhy Prabowo, KPK Periksa Saksi dari Pihak Swasta

KPK memeriksa Hebrin Yanke sebagai saksi dari pihak swasta dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benur yang menyeret Edhy Prabowo.
Logo KPK terpampang di Gedung KPK, Jakarta. (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Hebrin Yanke sebagai saksi dari pihak swasta dalam kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster (benur) yang menyeret nama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP).

Hebrin diperiksa KPK pada Senin, 15 Maret 2021 dalam penyidikan kasus dugaan suap perizinan ekspor benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemeriksaan berkisar mengenai penyitaan uang tunai sekitar Rp 52,3 miliar dalam kasus tersebut.

"Saksi dipanggil dan dihadirkan dalam proses penyitaan sejumlah uang tunai senilai Rp 52,3 miliar," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2021 kemarin.

KPK menduga, sumber uang tersebut berasal dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benur di KKP Tahun 2020. Dalam penyidikan, lembaga antirasuah tersebut juga menyita uang dengan nominal sekitar Rp 52,3 miliar pada Senin, 15 Maret 2021.

Total uang senilai Rp 52,3 miliar tersebut diduga merupakan hasil dari aturan yang dibuat tersangka Edhy Prabowo.

Edhy diduga memerintahkan Sekjen KKP agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan jaminan bank (Bank Garansi) dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP.

Kemudian, Kepala BKIPM KKP memerintahkan Kepala Kantor Balai Karantina Besar Jakarta I Soekarno-Hatta untuk menerima Bank Garansi tersebut.

KPK menyebut aturan penyerahan jaminan bank dari para eksportir sebagai bentuk komitmen dari pelaksanaan ekspor benur tersebut diduga tidak pernah ada. []

Berita terkait
Dugaan Korupsi Rumah DP Nol Persen, KPK Diminta Panggil Anies Baswedan
Komisi Pemberantasan Korupsi diminta memanggil Anies Baswedan supaya terang benderang perkara mark up lahan untuk pembangunan rumah DP Nol Rupiah.
Denny Siregar: Rumah DP Nol Rupiah Anies Baswedan di KPK
Rumah DP Nol Rupiah Anies Baswedan, program gagal total, tanah dibeli dengan di-mark up, nilai korupsi ditaksir Rp 1 triliun. Denny Siregar.
MAKI Laporkan Penyidik Kasus Benur ke Dewan Pengawas KPK
Masyarakat Antikorupsi Indonesia mengadukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangani kasus suap benur dan bansos ke Dewas KPK.
0
Aksi Perlawanan Pegawai KPK Tak Lolos TWK Berlanjut ke MK
Aksi perlawanan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos TWK terus berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi soal uji materi.