Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaporkan penambahan jumlah kasus positif sebanyak 293 per 9 Juli 2020. Sehingga jumlah kumulatif kasus positif di wilayah Jakarta sebanyak 13.362.
"Dari jumlah tersebut, 8.645 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 676 orang meninggal dunia, 452 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 3.588 orang melakukan self isolation (isolasi mandiri) di rumah. Sedangkan, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 366 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 756 orang," kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Jakarta, Ani Ruspitawati, melalui keterangan pers, Jakarta, Rabu, 8 Juli 2020.
Kalau kasus baru itu nol, berarti itu puncak dari kurva epidemik
Kasus baru hari ini menurun dibandingkan kemarin, 8 Juli 2020. Kemarin kasus baru mencapai 344 kasus yang berasal salah satunya dari warga negara Indonesia (WNI) yang baru kembali dari luar negeri beralamat tinggal dari berbagai provinsi. Namun sebelum pulang ke kampung halamannya, mereka transit sementara dan menjalani isolasi di Jakarta sebanyak 51 orang.
Dokter Epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai Jakarta berada di zona aman jika kasus barunya tidak lagi mencapai seratus per pekan. Pada kenyataannya, penambahan kasus di Jakarta masih melampaui seratus setiap hari.
Jadi kalau terjadi outbreak - lonjakan dua kali lipat - berarti dari 500 kasus per pekan menjadi seribu kasus. "Ini kan serem," ucapnya.
Baca juga:
- Update Covid-19 Jakarta: 12725 Positif, 8277 Sembuh
- Pakai Kalung Antivirus Corona, Mentan Diolok di DPR
Menurut Miko, suatu daerah mencapai puncak kasus pandemi jika kasus barunya nol. Setelah mencapai nol, kurva kasusnya menurun.
"Kalau kasus baru itu nol, berarti itu puncak dari kurva epidemik. Jadi dia akan mentok di situ baru turun," katanya.
Penurunan, kata dia, membutuhkan syarat intervensi pemerintah. Tapi Jakarta telah melonggarkan pembatasan sejak 5 Juni 2020.
"Sekarang intervensinya dibebaskan, jadi saya nggak yakin kasusnya turun," ujarnya.
Ani mengatakan, Pemerintah Jakarta tetap melakukan pengawasan ketaatan di berbagai tatanan, seperti mall, objek wisata, hingga pasar. Dalam pengetatan protokol kesehatan di pasar, Pemprov DKI Jakarta menurunkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk mengawasi kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dan mengendalikan jumlah pengunjung yang masuk ke pasar agar tidak melebihi 50 persen dari kapasitas.
Selain itu, tim juga akan melakukan penindakan berupa denda maupun sanksi sosial kepada pelanggar PSBB, seperti menyapu di trotoar atau bahu jalan dan sekitar pasar dengan menggunakan rompi khusus. Penindakan dengan penutupan turut dilakukan pada lokasi yang seharusnya belum boleh membuka aktivitas.[]
