Jakarta, (Tagar 12/5/2018) - Pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang kaget melihat isi rutan Mako Brimob itu over kapasitas adalah bukti nyata buruknya koordinasi di Polri dan buruknya kualitas pengawasan atasan terhadap bawahan di internal polri.
Hal itu disampaikan Neta S Pane Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) pada Tagar, Sabtu (12/5) pagi.
Pane juga mengatakan, agar ada rasa keadilan baik untuk publik maupun keluarga korban, Polri harus mengusut dan mengungkap para pelaku pembantaian terhadap lima polisi di rutan Brimob sehingga para pelaku bisa diproses di pengadilan.
"Jika hal itu tidak dilakukan, kasihan keluarganya, dan publik akan menilai kelima polisi itu hanya mati konyol, padahal korban tewas saat bertugas membela korps kepolisian," ujar Pane.
Baca juga: Over Crowded, Tito Sebut Rutan Mako Brimob Depok Tak Layak Jadi Rutan Teroris
Juga baca: Lima Catatan Neta S Pane untuk Mako Brimob
Lebih lanjut Pane menjelaskan bahwa kasus kematian lima polisi itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Dankor Brimob, tapi juga tanggung jawab Kabareskrim dan Menkumham.
"Sebab rutan Brimob di bawah kendali Bareskrim dan kepala rutan ya adalah perwira Bareskrim yang ditunjuk Bareskrim. Sementara rutan Brimob itu menurut Wakapolri adalah cabang rutan Salemba dan rutan Salemba tanggung jawab Menkumham. Sehingga kasus di rutan Brimob tidak terlepas dari tanggung jawab Menkumham," Pane menguraikan.
Secara keseluruhan Pane melihat kesalahan pengelolaan rutan Mako Brimob hingga memberi peluang terjadinya kerusuhan oleh napi teroris.
"Buruknya profesionalisme, kacaunya koordinasi di internal Polri, rendahnya kepekaan dan kepedulian aparatur kepolisian serta tidak taatnya aparatur kepolisian pada SOP dan tidak adanya pengawasan atasan terhadap kinerja bawahan adalah penyebab utama kerusuhan rutan Mako Brmob," jelasnya. (af)
