Jakarta - Lembaga Kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan rencana pemindahan ibu kota, seharusnya dilakukan saat kondisi perekonomian Indonesia mapan dan stabil. Sehingga, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan ekonomi yang harus dihadapi.
"Kapan sebaiknya pindah ibu kota? Setelah kita dalam kondisi ekonomi yang sudah mapan, dalam konteks ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang juga kenaikannya sangat baik," kata peneliti Indef Rizal Taufikurahman di Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019, seperti diberitakan Antara.
Indonesia masih dalam kondisi ketidakmampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Rizal juga menyebutkan pemerintah juga harus memperhatikan tingkat pengangguran, lapangan pekerjaan, hingga permasalahan-permasalahan ekonomi yang dihadapi itu sudah tidak ada.
"Paling ada hanya stimulasi-stimulasi kebijakan untuk mempercepat kinerja produktivitas baik itu sektoral maupun human capital. Itu yang penting," ujarnya.
Menurut dia, kondisi sekarang untuk rencana pemindahan ibukota masih jauh dari kondisi tersebut. Dimana Indonesia masih dalam kondisi ketidakmampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dia mengungkapkan hal ini menjadi perhatian penting bagi presiden terkait keinginan untuk memindahkan ibu kota.
"Lalu harus dikemanakan alokasi dana rencana pemindahan ibu kota yang mencapai 466 triliun itu? Menurut saya yang paling penting adalah di hadapan kita sekarang sudah dibangun infrastruktur, selesaikan infrastruktur itu kemudian optimalkan utilitasnya untuk mendorong produktivitas industri yang memiliki multiplier effect, value added yang tinggi, dan mampu mendorong perbaikan ekspor kita," ucapnya.
Kata dia, Pemerintah juga tidak boleh melupakan persoalan ekspor dan import barang. Namun, yang terpenting tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Harapan kita, neraca pembayaran dan neraca perdagangan, yakni ekspor lebih baik daripada impor, harapannya itu. Selain, nanti investasi dan juga konsumsi masyarakat melalui lapangan kerja, perbaikan upah, pendapatan, kemudian pajak yang semakin baik. Ini yang penting, mestinya itu yang direalokasikan," ujarnya.
Dengan demikian, dana rencana pemindahan ibu kota itu semestinya dialokasikan kembali untuk industri-industri, sektor-sektor atau kegiatan-kegiatan yang mampu mendorong perbaikan ekonomi.
Kalau digunakan untuk pemindahan ibu kota, maka hasilnya tidak mendapatkan apa-apa, hanya menghabiskan anggaran saja. Jadi tidak mendapatkan nilai tambah ataupun pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Dalam laporan riset kebijakannya, Indef merekomendasikan bahwa sebaiknya pemerintah meninjau ulang rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan.[]
