Oleh: Eko Kuntadhi*
Banyak cara menipu rakyat. Salah satunya dengan janji kampanye yang tidak mungkin dilaksanakan.
Inilah yang kini digembar-gemborkan PKS. Mereka menjanjikan pajak sepeda motor akan dihapuskan. Sebuah janji yang dipastikan cuma tinggal janji tanpa realisasi. Dengan kata lain, ngomongnya sebakul.
Pajak sepeda motor adalah salah satu pendapatan asli daerah yang cukup signifikan. Uang didapat dari pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB) dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
Selain pajak, sepeda motor juga menyumbangkan pendapatan asli daerah dari tarif sumbangan dana kecelakaan lalu lintas dan biaya administrasi surat tanda kendaraan bermotor (STNK). Seluruh angka itu menyumbangkan porsi yang cukup besar bagi pendapatan daerah. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya pembangunan daerah jika pendapatannya menurun drastis.
Kita tahu belanja daerah adalah salah satu stimulus pertumbuhan ekonomi. Jika belanja berkurang jauh, ekonomi daerah akan lumpuh. Ini mengakibatkan banyak fasilitas daerah tidak bisa difungsikan. Ujungnya layanan publik tambah ambudaradul.
Sebagai contoh DKI Jakarta. Dari seluruh PAD, sumbangan berbagai pungutan kendaraan bermotor mencapai hampir 25%. Katakanlah separuhnya disumbang oleh pemilik sepeda motor. Artinya Pemda kehilangan pendapatan sebesar 12,5% atau sekitar Rp10 triliun.
Bayangkan dampaknya bagi daerah yang PAD-nya cuma secuil. Pajak kendaraan bermotor adalah pendapatan yang menentukan. Jika itu dihapuskan akan banyak daerah tidak bisa membangun.
Bukan hanya itu. Pajak kendaraan bermotor juga difungsikan sebagai instrumen mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor. Sekaligus mengendalikan kemacetan atau polusi. Pajak dan STNK juga pada akhirnya menjadi ciri kepemilikan. Bisa dibayangkan jika motor tidak lagi wajib dilengkapi surat kepemilikan. Apa yang akan terjadi?
Curanmor merajalela. Kejahatan yang menggunakan sepeda motor meningkat karena akan sulit mendeteksi pemiliknya. Itu sama saja menghilangkan sedikit biaya tapi menambah efek yang jauh lebih mengerikan pada kehidupan sosial.
Pertanyannya. Apakah rakyat Indonesia lebih suka ditipu atau diajak berpikir lebih realistis
Mungkin bagi PKS rakyat Indonesia tergolong goblok. Jadi mudah dibohongi dengan janji kampanye yang gak mungkin dilaksanakan. Itu sama seperti janji kampanye Prabowo yang gak akan mengimpor apa pun.
Padahal ekonomi Indonesia tumbuh dari interaksinya dengan ekonomi dunia. Ada ekspor, ada impor. Gak mungkin kita menutup ekonomi kita dari arus impor. Itulah bulshit, se-bulshit-bulshitnya.
Kata orang, lidah memang tidak bertulang. Kalau bertulang namanya dengkul. Tapi kalau PKS mau nggedabrus jangan kebangetan juga dong. Rakyat bukan sapi bongkrek yang mudah ditipu.
Lagipula, beberapa kader PKS kini menempati kursi Gubernur. Misalnya di Sumbar dan NTB. Jika mereka serius, coba saja dulu wilayah yang Gubernurnya orang PKS melakukan untuk daerahnya. Hapus pajak kendaraan di wilayah itu. Karena mereka punya kuasa. Tapi, gak dilakukan kan? Kenapa? Karena emang gak mungkin bisa terlaksana. Gak mungkin bisa diwujudkan. Emang PKS mau daerah yang dipimpin kadernya PAD-nya merosot?
Jadi janji kampanye PKS akan penghapusan pajak motor adalah bohong besar. Tipuan licik sebuah partai kepada rakyat. Demi mengumpulkan suara.
Berbeda dengan janji revisi UU ITE yang disampaikan PSI. Bagi saya ini adalah janji yang lebih realistis.
Bukan apa-apa. UU ITE yang semangatnya melindungi proses transaksi elektronik justru lebih banyak digunakan untuk menjerat netizen karena berbagai kasus di media sosial. Sudah banyak netizen yang terkena hukum akibat UU ITE ini.
Akibatnya UU ITE kini sering difungsikan justru menjadi semacam alat pembungkam kebebasan berpendapat. Kadang-kadang penerapannya berlebihan.
Bahwa perlu ada batas menggunakan media sosial, itu perlu dipahami. Tapi jangan sampai konten UU ITE justru menjadi kerangkeng bagi kreatifitas publik. Mencermati perkembangan kasus-kasus yang menggunakan UU ITE, rasa-rasanya memang diperlukan revisi serius agar UU ITE tidak memakan korban yang tidak perlu.
Dua partai berjanji dalam kampanyenya. PKS cenderung nggedabrus dengan janjinya.
Sedangkan PSI lebih realistis. Membuat UU dan mengevaluasinya memang salah satu fungsi DPR yang akan diisi oleh kader-kader partai.
Pertanyannya. Apakah rakyat Indonesia lebih suka ditipu atau diajak berpikir lebih realistis?
*Penulis adalah Pegiat Media Sosial
Baca juga:
- PKS Janji Hapus Pajak Motor, Pengamat: Pasti Pencitraan Biar Dikira Berpihak Rakyat
- Janji Manis PKS: Menang Pemilu, Hapus Pajak Motor dan Berlakukan SIM Seumur Hidup
