Jujur Justru Saya Takut Dilaporkan ke Polisi oleh Jusuf Kalla

Saat Jusuf Kalla jadi wakil presiden zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono banyak hal ingin saya kritik tapi saya takut dilaporkan ke polisi.
Jusuf Kalla atau JK. (Foto: Tagar/Kata Data)

Jusul Asli: Kritik untuk Pak JK

Kepada yang terhormat Bapak Jusuf Kalla atau Pak JK. Semoga Bapak selalu sehat dan bahagia bersama keluarga. Amin. Ketika Bapak menjabat wapres khususnya pada era Pemerintahan Presiden SBY (2004-2009), banyak hal yang ingin saya kritisi, terutama kebijakan pemerintah di sektor energi. Tidak saya lakukan, karena jujur saya takut dilaporkan ke Polisi.

Pada kala itu, kita kenal istilah Paket Program Energi Nasional I: 10 GW. Hal yang ingin saya kritisi adalah aspek diversifikasi energi dan keandalan sistem yang kita beli.

Kebetulan saya pernah jadi konsultan anak perusahaan PLN, yaitu Indonesia Power (IP) menangani dua unit PLTU Batubara, buatan Tiongkok, masing-masing unit 150 MW, di pinggir pantai Carita, Anyer, Banten. Saya cukup lama di sana, tidur di mess, air payau dan bonus digigit nyamuk-nyamuk besar dan binal. Untung saya tidak sakit malaria. Demi NKRI!

Dua unit PLTU Batu bara tersebut sangat bermasalah dan membuat kita semua tidak bisa tidur nyenyak.

Kita harus sadar, bahwa teknologi itu budaya, butuh waktu untuk establish!

Banyak sekali kesalahan fatal industri atau jasa penyedia material untuk pembangkitan energi dalam memahami konsep material temperatur tinggi. Menurut mereka austenitic stainless steel, ketahanan korosi temperatur tingginya lebih baik dari feritic stainless steel. Salah! Pada rezim temperatur di bawah 1000 derajad celcius, modus korosi temperatur tinggi adalah grain boundry diffusion. Feretic stainless steel kerapatan grain boundry-nya lebih tinggi dibandingkan austenitic stainless steel. Akibatnya, supply ion chrom dari underneath metals ke scale sangat tinggi, dalam mempertahankan sifat stainless-nya. Jadi feritic stainless steel jauh lebih baik dari austenitic stainless steel. Fatal!

Jika kedua PLTU buatan Tiongkok tersebut, saya bandingkan performa dan kinerjanya dengan PLTU buatan Mitsubishi, Japan, di Suralaya, yang diresmikan oleh Presiden Soeharto di era 80-an, bagaikan bumi dan langit. PLTU buatan Mitsubishi, Japan tersebut hingga hari ini masih beroperasi dengan sangat baik. Perfect!

Pada era Pemerintahan Presiden SBY (2004-2009), banyak hal yang ingin saya kritisi, terutama kebijakan pemerintah di sektor energi. Tidak saya lakukan, karena jujur saya takut dilaporkan ke Polisi.


Apa yang terjadi dengan dua unit PLTU Batubara buatan Tiongkok tersebut? Sebagai berikut.

1. Ketika PLTU beroperasi pada full power pada temperatur sekitar 650 derajad celcius, tiba-tiba ada part/component dari condensor yang terlepas, ikut turbulensi air laut, dan kemudian menghantam sistem pemipaan condensor. Benturan mekanik tersebut membuat pipa condensor pecah, air laut masuk ke sistem PLTU hingga ke sistem primer, termasuk ke Bioler.

2. PLTU baru di-shutted down enam jam kemudian. Bisa dibayangkan proses korosi temperatur tinggi yang terjadi di sistem PLTU.

Kita investigasi, banyak komponen yang rontok: sistem pemipaan di Bioler dan Economizer.

Kita benahi sistem pemipaan Boiler dengan pipa-pipa baru dan economizer diganti baru buatan Siemens, kalau saya tidak salah ingat.

Dari data performa PLTU sebelum kecelakaan, yaitu nilai efisiensi pembangkitan dayanya, kemudian jika saya tarik ke belakang hingga waktu COD, maka saya bisa prediksi kondisi awal dari PLTU tersebut saat kita beli. Maksud saya umurnya. Saya tidak mau membahas hal ini, karena sangat politis.

Saya akademisi, pola pikir saya murni hal-hal teknis dari PLTU, sesuai job saya dari PLN. Saya tidak mau pola pikir saya, pada kala itu, terdispersi dalam spektrum politik yang berujung pada sikap/perilaku like and dislike.

Paket Program Energi Nasional I: 10 GW, menurut kajian saya, dari sisi diversifikasi energi, sangat lemah. Dari pada bangun PLTU Batubara, mending kita genjot Geothermal dengan langkah terobosan yang sangat strategis yaitu sebagai berikut.

1. Eksplorasi dilakukan Pusat Badan Geologi, Kementerian ESDM. Mengingat geothermal termasuk jenis pembangkitan energi yang beresiko tinggi dari aspek finansial. Negara yang menanggung.

2. Hasil eksplorasi ditenderkan, termasuk biaya eksplorasi harus dibayar oleh IPP.

Konsep geothermal jauh lebih sustainable dibandingkan PLTU Batubara terutama dari kajian lingkungan.

Pak JK, saya bukan buzzer-nya Pemerintahan Jokowi, saya buzzer-nya negara: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Saya tidak pernah dapat uang sepeser pun dari tulisan-tulisan saya tersebut hingga hari ini.

Tulisan pertama saya adalah pada bulan Mei 2017 tentang Radikalisme dan Intoleransi di sekolah dan kampus. Tulisan itu viral dan mengguncang Nusantara. Paginya, bapak Menkopolhukam kita pada kala itu yaitu bapak jenderal (purnawirawan) TNI Wiranto langsung membubarkan HTI secara politik yang kemudian diikuti proses hukum oleh Pemerintah.

Hingga hari ini tulisan saya sudah ribuan. Jika diperhatikan dari tulisan-tulisan saya tersebut, pijakan politik saya jelas, yaitu politik negara. Merah-Putih!

Mekaten, Pak JK. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. 

*Akademisi Universitas Gadjah Mada

Berita terkait
Mahfud MD Jawab Jusuf Kalla Soal Kritik Jokowi
Mahfud Md juga menyinggung laporan keluarga Jusuf Kalla atas dugaan pencemaran nama baik oleh Ferdinand Hutahaean, Rusli S Kamri dan R. Pomanto
Dosen UGM Menjawab Pertanyaan Jusuf Kalla tentang Kritik
Jusuf Kalla bertanya bagaimana mengkritik pemerintahan Jokowi tanpa was-was bakalan dilaporkan ke polisi. Dosen Universitas Gadjah Mada menjawab.
Jusuf Kalla Dinilai Aneh Sikapnya Terhadap Presiden Jokowi
Jokowi membuka diri dikritik kebijakan-kebijakannya, Jusuf Kalla bertanya bagaimana mengkritik tanpa dipanggil polisi. Jusuf Kalla dinilai aneh.
0
Ketok Palu Tingkat I Tiga RUU DOB Papua Akan Putuskan DPR Siang Hari Ini
Panitia Kerja (Panja) 3 RUU DOB Papua akan kembali menggelar rapat pengambilan keputusan Tingkat I terkait dengan pembagian batas wilayah.