Kepada yang terhormat Bapak Jusuf Kalla atau Pak JK. Dengan hormat. Kritik itu terkait langsung dengan pola pikir kritis. Seorang kritikus sejati pasti pola pikirnya sangat kritis, terbuka, objektif, rasional, dan jujur.
Terkait pernyataan Presiden Jokowi soal kritik dari masyarakat adalah hal yang lumrah. Karena kritik adalah pernak-pernik atau bunga rampai dalam iklim demokrasi, sebagai bentuk feedback dari rakyat ke pemerintah soal kinerja pemerintahan. Presiden SBY dulu pernah bilang, maaf kalau saya keliru, kritik ibarat obat, pahit sekalipun harus ditelan, dan diterima dengan lapang dada.
Mengkritik tidak sama dengan menghujat. Dalam pemerintahan suatu negara, hal yang dikritisi adalah sistem, sedang menghujat yang dibahas adalah pribadi atau personal. Mengkritik artinya memaparkan sesuatu permasalahan yang faktual dengan mengusulkan alternatif solusi. Di sinilah kunci kecerdasan seseorang.
Jadi kritik itu maknanya positif atau konstruktif. Tidak ada urgensinya berkata kasar, memfitnah dan menghujat dalam menyampaikan suatu kritikan. Dan, kritik itu selalu berangkat dari niatan yang baik, yaitu memperbaiki keadaan. Hal-hal yang disampaikan terstruktur secara sistematis, memenuhi kaidah berpikir ilmiah dan nalar, sehingga layak diargumentasikan di ruang-ruang publik.
Jika seseorang bisanya hanya mengungkap masalah, tanpa menyajikan alternatif solusi, orang tersebut tidak bisa dikatakan sedang mengkritik. Besar kemungkinan hal yang dipaparkan tersebut, dia sendiri tidak memahami dengan baik atau bahkan tidak paham sama sekali.
Sebelum Presiden Jokowi menyampaikan pernyataan soal kritik, saya sudah sering mengkritik kinerja pemerintahan Beliau. Misal soal pendidikan nasional, tata kelola ESDM, BUMN, radikalisme dan intoleransi di sekolah dan kampus.
Jika seseorang bisanya hanya mengungkap masalah, tanpa menyajikan alternatif solusi, orang tersebut tidak bisa dikatakan sedang mengkritik.
Jusuf Kalla dan Jokowi. (Foto: Tagar/Antara/Akbar Nugroho Gumay)Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, di mana Pak JK menjadi wakil presiden, Direktorat Pendidikan Tinggi ditarik dan digabungkan dalam Kemenristek menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Langkah itu benar, karena sebagai berikut.
1. Karakteristik pendidikan tinggi tidak sama dengan pendidikan dasar dan menengah
2. Pendidikan tinggi ibaratnya keping mata uang: satu sisi pendidikan dan sisi satunya riset. Sangat tepat jika digabung dengan Kemenristek. Di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti), digabungkan kembali dengan Kemendikbud. Menurut saya ini salah, dan Presiden Jokowi saya kritik. Jujur kritikan saya perihal tersebut, saya sampaikan secara tertutup lewat tulisan yang saya sampaikan ke Presiden Jokowi lewat seseorang, yang harapan saya, tulisan saya tersebut sampai ke Presiden Jokowi. Saya tidak punya kepentingan mengkritik Presiden Jokowi perihal ini secara terbuka.
Dibutuhkan kematangan emosi dalam menyampaikan kritik.
Baru-baru ini, saya menulis surat terbuka ke Presiden Jokowi soal tata kelola logam nickel (Ni). Tulisan saya berjudul Indonesia Maju. Dalam tulisan saya itu, saya sengaja secara implisit menyandingkan antara kebijakan pemerintah tentang mobil listrik dan pemanfaatkan nickel sebagai alloying element baja tahan karat, baja kebutuhan khusus dan nickel base superalloy dalam konteks membangun idustri logam dasar sebagai industri hulu. Argumen saya adalah sbb:
1. Akan memberikan masukan jauh lebih banyak pada keuangan negara dan membuka banyak lapangan kerja
2. Signifikan membangun peradaban bangsa khususnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Saya sengaja tidak head to head dengan kebijakan pemerintah soal mobil listrik, karena saya tidak anti mobil listrik.
Tidak ada masalah dengan mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan tidak perlu takut dilaporkan ke Polisi.
Mohon maaf, Pak JK, jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih.
*Dosen Universitas Gadjah Mada
