Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020, nilai Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp 2.528,8 triliun atau sekitar 14,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Belanja Negara tersebut kata Jokowi akan digunakan untuk keperluan pemerintah dalam berbagai hal, salah satunya meningkatkan anggaran pendidikan sebesar 29,6 persen persen untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
"Anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp 505,8 triliun atau meningkat 29,6 persen, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di 2015 yang sekitar Rp 390,3 triliun," ucap Jokowi saat menyampaikan pidato keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2020 beserta Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Hanya lewat pendidikan yang lebih baik, kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Pendidikan Anak Sekolah
Jokowi berharap dengan peningkatan anggaran pendidikan, tak akan ada lagi persoalan mengenai anak Indonesia yang tertinggal. Terutama kemampuan literasi, matematika, dan sains pendidikan dasar yang berguna untuk pijakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
"Kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar," tuturnya.
Pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi, menurutnya pemerintah turut merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Guna mencetak penerus bangsa yang mumpuni.
"Pemerintah juga mencetak calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur hebat di masa depan," tuturnya.
Peningkatan Kualitas Guru
Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia tak lepas dari peran serta seorang guru. Dengan demikian, Jokowi menekankan perbaikan kualitas pada guru dari segala aspek.
"Mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi," kata dia.
Langkah konkrit
Program BOS
Dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020 untuk pendidikan dasar dan menengah.
Program Indonesia Pintar (PIP)
Menurut Jokowi, pemerintah akan melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.
Kartu Indonesia PintarKuliah (KIP-Kuliah)
Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, pemerintah merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi.
Sehingga, pada 2020 pemerintah memberikan Indonesia PintarKuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi pada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.
Beasiswa ini juga berlaku bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan vokasi dan politeknik, serta endidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.
"Hanya lewat pendidikan yang lebih baik, kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi," tuturnya.
Kartu Pra-Kerja
Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, pada 2020 pemerintah akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja.
Nantinya, mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat. []
