Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas soal kenaikan anggaran dalam rapat paripurna DPR. Kenaikan itu, menurutnya sesuai dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.
Presiden terpilih ini juga menyampaikan Nota Keuangan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh seluruh anggota legislatif di Gedung Parlemen, Jakarta, 16 Agustus 2019.
Presiden mengatakan, pada tahun 2020 mendatang, pemerintah akan menyalurkan anggaran kepada 96,8 juta jiwa penerima bantuan iuran.
Di antaranya, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada 15,6 juta keluarga melalui kartu sembako.
"Dengan kartu sembako, keluarga penerima manfaat dapat membeli dan memilih bahan pangan yang lebih beragam, karena jumlah bantuan yang diterima meningkat menjadi Rp 1,80 juta per keluarga per tahun, dari sebelumnya sebesar Rp 1,32 juta per keluarga per tahun," kata Jokowi.
Dalam pidatonya, Presiden RI ke-7 ini menekankan, pada tahun 2020 mendatang pemerintah akan memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar- Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi.
Menurut dia, KIP bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang unggul ke depan.
Tidak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 ini juga menjanjikan program pendidikan meliputi Beasiswa KIP-Kuliah yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.
"Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak- anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu prakerja," kata Jokowi, di Kompleks Parlemen, Jumat, 16 Agustus 2019.
Tidak hanya dalam bidang pendidikan, pria berusi 58 tahun itu juga menginginkan perbaikan SDM melalui bidang kesehatan.
"Sesuai dengan amanat UU Kesehatan tahun 2009, sejak tahun 2016 Pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan, setidaknya 5 persen dari belanja negara," tuturnya.
Ia menilai, berbagai program kesehatan yang sudah dilakukan pemerintah sejauh ini hasilnya terbukti dari peningkatan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
"Seperti ketersediaan dan penyebaran obat serta tenaga kesehatan di daerah, maupun akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air bersih," tutur Jokowi.
Untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, pemerintah akan mengalokasikan Rp 132,2 triliun sebagai anggaran kesehatan. Dana tersebut naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan pada tahun 2015 sebesar Rp 69,3 triliun.
"Pada tahun 2020, kita terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas," ucapnya.[]
Baca juga: Tujuh Capaian Spektakuler Jokowi di Bidang Ekonomi
