UNTUK INDONESIA
Jokowi Tegaskan Tak akan Terbitkan Perpu KPK
Jokowi tak akan terbitkan Perpu KPK diungkapkan Jubir Presiden Fadjroel Rachman.
Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan disela penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian dan Lembaga, serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 14 November 2019. (Foto: Antara/Puspa Perwitasari)

Jakarta - Juru Bicara (jubir) Presiden Fadjroel Rachman menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK).

Tidak ada dong, kan perpu tidak diperlukan lagi. Sudah ada undang-undang, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019.

Dia mengatakan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang merupakan revisi dari UU KPK lama baru saja diberlakukan pada 17 Oktober 2019. Sehingga Perpu KPK tak perlu lagi digulirkan.

"Tidak ada dong, kan perpu tidak diperlukan lagi. Sudah ada undang-undang, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019. Tidak diperlukan lagi Perppu," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 29 November 2019.

Hal itu menyambung pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu yang menyebut tak akan menerbitkan Perpu KPK dengan alasan menghormati proses uji materi UU KPK yang berjalan di Mahkamah Konstitusi.

"Kita melihat, masih ada proses uji materi di MK. Kita harus hargai proses seperti itu," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat, 1 November 2019.

Seperti diketahui 190 mahasiswa dari beragam universitas menggugat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK menolak permohonan uji materi terhadap revisi UU KPK baru itu pada Kamis 28 November 2019.

Selain masahasiswa, sejumlah elemen masyarakat dan pengacara juga menggugat UU KPK. Terakhir, tiga pimpinan KPK turun gunung bersama 10 tokoh lain mengajukan uji materi UU KPK baru pada Rabu, 20 November 2019. Tiga pimpinan KPK tersebut adalah Agus Rahardjo, Laode Muhammad Syarif, dan Saut Situmorang. []

Berita terkait
Jokowi Pangkas Eselon Bupati Bogor Bagi Insentif ASN
Bupati Bogor Ade Yasin mendukung rencana Presiden Joko Widodo memangkas dua jabatan eselon Aparatur Sipil Negara (ASN).
Jokowi Diminta Mengganti Menteri Agama Fachrul Razi
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli mendesak Menteri Agama Fachrul Razi mundur, karena merekomendasikan SKT FPI.
Jokowi akan Bangun Pusat Riset Wadah Ribuan Peneliti
Presiden Jokowi akan membangun pusat riset dan inovasi. Tenaga ahli diperkirakan puluhan ribu peneliti. Di mana Jokowi akan membangun?
0
Ojol Penegur Pelanggar Lalu Lintas di Yogyakarta
Pengendara kerap melanggar jalur satu arah, seperti di Yogyakarta. Seorang driver online memberanikan diri menegur mereka dengan risiko dicaci.