Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan tegas kepada para menteri agar tidak ada perdebatan di luar rapat lintas menteri atau bersama kepRapatala negara setelah keputusan pertemuan dijatuhkan.
Jokowi mengutarakannya dalam sidang kabinet paripurna perdana bersama menteri Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 24 Oktober 2019.
"Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi. Silahkan ramainya di dalam rapat, mau debat di dalam rapat, saya dengarkan. Tapi kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan," kata Jokowi di awal sidang kabinet.
Kalau ada perubahan-perubahan dan kondisi-kondisi tertentu, marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau rapat terbatas (ratas).
Jokowi menegaskan dalam setiap pengambilan keputusan harus secara matang. Hal itu untuk mengantisipasi gejolak dan pro kontra di masyarakat. Sebab itu bila ada persoalan harus diselesaikan dalam rapat internal.
"Kalau ada perubahan-perubahan dan kondisi-kondisi tertentu, marilah kita tarik lagi dalam rapat internal atau rapat terbatas (ratas)," ucap Jokowi.
Dalam pidato di awal sidang itu juga, Jokowi menyampaikan tak ada visi misi menteri karena yang ada hanya visi misi presiden dan wakil presiden. Maka jajaran kabinet diminta memperhatikan visi misi presiden dan wapres.
"Bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden. Tolong dicatat, karena dalam lima tahun lalu ada 1,2,3 menteri yg masih belum paham. Jadi, setiap rapat, baik paripurna, ratas, rapat internal, itu ada sebuah payung hukum," tutur dia.
Presiden Jokowi membuka sidang kabinet paripurna pertama bersama para menteri didampingi Wapres Ma'ruf Amin pada Kamis 24 Oktober 2019. Terdapat dua agenda dalam sidang kabinet paripurna pertama. Pertama, arahan dari Jokowi dilanjutkan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020.
