Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia memiliki tantangan untuk menghentikan mobilitas antarnegara yang berisiko membawa imported case virus corona (Covid-19). Oleh sebab itu, dia menegaskan pemerintah ingin memutus mata rantai penyebaran virus corona dari luar negeri yang masuk ke Tanah Air.
"Prioritas kita saat ini bukan hanya mengendalikan arus mobilitas orang antarwilayah di dalam negeri, arus mudik yang sudah kita bicarakan, tapi juga harus bisa mengendalikan mobilitas antarnegara yang berisiko membawa imported case," kata Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) melalui video conference di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 31 Maret 2020.
Sudah beralih dari sebelumnya di Tiongkok saat ini berada di Amerika Serikat dan Eropa.
Baca juga: Jokowi Minta APD, Menperin Libatkan Industri Tekstil
Jokowi menyebut, kini penyebaran Covid-19 sudah memaparkan lebih dari 202 negara dan teritori di seluruh dunia.
Untuk itu, kata dia, menghadapi tantangan tersebut Indonesia harus berjuang menghapus dan menghentikan penularan, demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Satu minggu terakhir kita bahkan melihat bahwa episentrum dari Covid-19 sudah beralih dari sebelumnya di Tiongkok saat ini berada di Amerika Serikat dan Eropa," ucap Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan di beberapa negara yang telah mampu mendatarkan kurva penyebaran Covid-19, saat ini juga sedang menghadapi tantangan baru dengan yang dinamakan gelombang baru Covid-19.
Baca juga: Tangani Corona, Warga AS Pilih Jokowi Daripada Trump
Hingga 30 Maret 2020, jumlah kasus positif Corona atau Covid-19 di Indonesia kian bertambah menjadi 1.414 orang. Sementara orang yang dinyatakan sembuh ada 75, dan 122 tercatat meninggal dunia.
"Update dari tanggal 29 Maret setelah pukul 12.00 hingga tanggal 30 Maret 2020 pukul 12.00, yang pertama adalah konfirmasi penambahan kasus positif 129 orang jadi total 1.414 kasus positif," kata Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Senin, 30 Maret 2020. []
