Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak akan memberikan ampun ataupun toleransi pada pejabat yang menyalahgunakan anggaran negara.
Jokowi juga meminta tidak ada Rp 1 pun dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah sasaran, disalahgunakan, apalagi dikorupsi.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 27 Mei 2021.
"Berkali-kali saya menyampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewengan anggaran," katanya.
Dalam kesempatan itu dia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawasi dengan ketat pelaksanaan APBN.
"Pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi," ucap Jokowi.
Kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Jokowi juga mengatakan penggunaan APBN harus tepat sasaran karena keuangan negara kini tidak hanya digunakan untuk menjalankan roda pemerintah seperti kondisi normal. Misalnya, mencapai tujuan pemerintah, program pemerintah, dan tercapainya tujuan belanja anggaran yang akuntabel dan efisien.
Menurutnya APBN justru punya tugas tambahan menjadi penopang sekaligus memulihkan ekonomi Indonesia yang tengah tertekan krisis akibat pandemi Covid-19.
"Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. Kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi," imbuhnya.
Meski meminta diawasi dengan ketat, Kepala Negara itu mengingatkan agar itu semua tidak menakut-nakuti kementerian lembaga di pusat dan pemerintah daerah.
- Baca Juga: Jokowi Minta Pantau dan Sigap Merespons Fluktuasi Covid-19
- Baca Juga: Dukung Penuh Produk UMKM, Jokowi Buka Festival Joglosemar
Dia khawatir pengawasan ini nantinya justru membuat pelaksanaan APBN menjadi lambat karena terlalu hati-hati, sehingga dampaknya jadi tidak bisa cepat dirasakan masyarakat.
"Tapi saya juga ingin ingatkan lagi kepada BPKP dan jajaran APIP, keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan menakut-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan," kata Jokowi. []
