Jokowi: Saya Tak Beri Ampun Penyalahgunaan Anggaran Negara

Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Jokowi sampaikan tidak akan memberi ampun pada penyalahgunaan anggaran negara.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (Foto: Tagar/Setneg.go.id)

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tidak akan memberikan ampun ataupun toleransi pada pejabat yang menyalahgunakan anggaran negara.

Jokowi juga meminta tidak ada Rp 1 pun dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah sasaran, disalahgunakan, apalagi dikorupsi.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 27 Mei 2021.

"Berkali-kali saya menyampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewengan anggaran," katanya.

Dalam kesempatan itu dia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mengawasi dengan ketat pelaksanaan APBN.

"Pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi," ucap Jokowi.


Kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi.


Jokowi juga mengatakan penggunaan APBN harus tepat sasaran karena keuangan negara kini tidak hanya digunakan untuk menjalankan roda pemerintah seperti kondisi normal. Misalnya, mencapai tujuan pemerintah, program pemerintah, dan tercapainya tujuan belanja anggaran yang akuntabel dan efisien.

Menurutnya APBN justru punya tugas tambahan menjadi penopang sekaligus memulihkan ekonomi Indonesia yang tengah tertekan krisis akibat pandemi Covid-19.

"Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi. Kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi," imbuhnya.

Meski meminta diawasi dengan ketat, Kepala Negara itu mengingatkan agar itu semua tidak menakut-nakuti kementerian lembaga di pusat dan pemerintah daerah.

Dia khawatir pengawasan ini nantinya justru membuat pelaksanaan APBN menjadi lambat karena terlalu hati-hati, sehingga dampaknya jadi tidak bisa cepat dirasakan masyarakat.

"Tapi saya juga ingin ingatkan lagi kepada BPKP dan jajaran APIP, keberadaan APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan menakut-nakuti dan bukan mencari-cari kesalahan," kata Jokowi. []

Berita terkait
Presiden Jokowi Luncurkan Program Literasi Digital Nasional
Jokowi meluncurkan Program Literasi Digital Nasional yang bertepatan dengan momentum Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Presiden Jokowi Soroti Kasus Covid di Riau Meningkat Drastis
Potensi pandemi Covid-19 belum benar-benar berakhir di Indonsia sehingga Jokowi mengingatkan penanganan pandemi harus dilakukan dengan sangat baik.
Jokowi Tinjau Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Bangkinang
Dalam kunjungan kerja di Provinsi Riau, 19 Mei 2021, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), meninjau pembangunan Tol Pekanbaru – Bangkinang
0
Mendagri Lantik Bupati dan Wakil Bupati Supiori, Serta Penjabat Bupati Boven Digoel
Mendagri melantik Yan Imbab & Nichodemus Ronsumbre sebagai Bupati dan Wakil Bupati Supiori juga Yimin Weya sebagai Penjabat Bupati Boven Digoel.