Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan tidak bisa diselesaikan yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Menurutnya, ini merupakan pesoalan yang fundamental dan mendasar.
"Problemnya mendasar sekali, misalnya masih banyak peraturan yang menghambat. Selain itu, perubahan dunia yang sangat cepat sekali, setiap saat mempengaruhi ekonomi kita," kata Presiden Jokowi saat membuka acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2020, di Sudirman, Kamis, 16 Januari 2020.
Tujuannya hanya satu yakni membangun kepercayaan
Jokowi menjelaskan target yang akan dicapai Indonesia untuk meningkatkan stabilitas ekonomi. Ia mengungkapkan ada beberapa hal menjadi persoalan selama ini. "Sebetulnya apa sih yang ingin dikerjakan pemerintah secara makro. Dalam setiap kegiatan yang kita lakukan sebetulnya sama. Tujuannya hanya satu yaitu membangun kepercayaan atau trust, baik kepercayaan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Ini yang akan kita bangun untuk menjaga tabilitas politik, stabilitas ekonomi, dan keamanan .
Untuk itu, harapan Jokowi ke depan, pemerintah akan memperbaiki permasalahan ekonomi melalui Undang-Undang Omnibus Law. "Kalau undang-undang kita kaku, peraturan pemerintah kaku, peraturan daerah kaku, perubahan yang ada jadi tidak bisa direspon dengan cepat. Kita tercegat dan terhambat oleh aturan-aturan yang berlaku," ujarnya.
Jokowi menargetkan penyelesaian draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law rampung pekan ini. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) lanjutan pembahasan perkembangan penyusunan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan. "Melanjutkan pembahasan mengenai Omnibus Law, saya minta agar naksah RUU- nya selesai dalam minggu ini," katanya.
Presiden Joko Widodo saat berfoto bersama dengan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2019-2022 di Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020. (foto: Antara/Akbar Gumay)Kita menargetkan UU Omnibus Law selesai sebelum 100 hari kerja
Jokowi menekankan agar UU Omnibus Law dapat selesai sebelum masa kerja Kabinet Indonesia Maju memasuki hari ke-100. "Kita menargetkan UU Omnibus Law ini selesai sebelum 100 hari kerja. Saya minta ada timeline yang jelas kemudian persoalan yang ada segera disampaikan sehingga kita bisa menyelesaikan," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 tersebut.
Sebelumnya pengamat hukum dan perlindungan konsumen serta kebijakan publik Universitas Pasundan, Firman Turmantara, berharap Omnibus Law yang akan dibahas di DPR RI tidak hanya memperhatikan kepentingan pelaku usaha tetapi konsumen dan tidak mengabaikan hak-hak konsumen atau perlindungan konsumen. “Idealnya betul-betul bermanfaat untuk kepentingan ekonomi nasional termasuk kepentingan bagi pelaku dan konsumen. Omnibus Law harus dipastikan memberi kemudahan dan manfaat yang sama baik terhadap pelaku usaha maupun konsumen,” tuturnya, Bandung, Senin 13 Januari 2020.
Selain itu jelas Firman, Omnibus Law yang akan dibentuk pun diharapkan akan memperkuat posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Sebagaimana disebutkan dalam alinea terakhir, Penjelasan Umum UU Perlindungan Konsumen ini yaitu, dengan demikian, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. []
Baca Juga:
- Punya Cara Kerja Baru, Jokowi Tinjau Kantor Bappenas
- Kapan Jokowi Teken Perpres Badan Otorita Ibu Kota?
