Oleh: Girindra Sandino*
Isu lingkungan hidup sempat dikritik oleh beberapa kalangan pada debat kedua, karena isu tersebut dinilai hanya selingan alias sekilas info. Namun, ada yang menarik saat ini mengenai isu lingkungan, yakni terkait pemulihan Sungai Citarum yang pada tahun 2013 oleh LSM luar negeri dinilai sebagai sungai paling kotor di dunia, padahal hampir 80 persen warga DKI bersandar pada sungai tersebut, serta melintasi 12 kabupaten/kota.
Hal itu terungkap dalam seminar bedah buku BNPB RI bersama Kodam III Siliwangi di Bandung, dalam buku Kembalikan Harum Citarum Paparan Jurnalistik, oleh Joko Irianto.
Menurutnya dalam 9 tahun tidak ada yang peduli dengan keadaan Sungai Citarum. Baru pada pemerintahan Joko Widodo dengan payung hukum Perpres No 15 tahun 2018 Tentang Pengendalian Pencemaran DAS Citarum. Artinya ada perbaikan terhadap sungai Citarum, sebagai isu lingkungan yang strategis.
Untuk itu berikut tanggapan kami, Seven Strategic Studies:
Tempo hari saya menyarankan kepada salah satu Tim Kampanye melalui pesan pribadi, kader PSI agar isu lingkungan dikencangkan lagi, di samping amanat konstitusi Pasal 28 H ayat (1) dengan tegas menyebut bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) UU PLH, juga tegas berbunyi: "Setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".
Dalam UU HAM No 39/1999 pasal 9 ayat (3) disebutkan juga serperti amanah konstitusi, yakni "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat."
Presiden Joko Widodo. (Foto: Instagram/Indonesia Pusaka)
Jelas dan tegas instrumen hukum kita mengatur hak warga akan lingkungan sehat. Karena animo masyarakat sangat antusias terhadap isu lingkungan. Tahun 2016, saya pernah mengadvokasi tempat pembuangan sampah yang sangat parah di Condet, Jakarta Timur.
Bersama warga, kami galang untuk mengadvokasinya, karena jalur tersebut ada 5 akses menuju sekolah dasar dan SMP, sehingga dapat mengganggu konsentrasi dan kesehatan anak-anak yang sedang menuntut ilmu juga banyak warga yang sering sakit.
Akhirnya menang dan berubah menjadi taman RPTRA Udara Segar, warga sangat senang dan tentu sehat, dan nyaman sebagai tempat bermain, mengadakan acara dan lain-lain.
Di samping itu isu enviromental juga merupakan alat jitu diplomatik terhadap politik luar negeri. Karena sudah merupakan masalah global, emisi gas yang menyebabkan perubahan iklim, masalah lingkungan karena eksploitasi SDA, pembuangan limbah di perbatasan dua negara, masalah lingkungan yang bersifat transnasional tak terikat batas wilayah, dan juga lingkungan hidup berkaitan dengan ekonomi-sosial maupun politik. Sejak akhir abad 20 sudah menjadi salah satu agenda politik internasional.
Langkah Jokowi menyatukan dua kementerian, yakni kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah merupakan langkah strategis yang bagus berdasar pada literasi ilmu Landscape Ecology.
Pemulihan Sungai Citarum bukan hanya prestasi, tapi bukti pengabdian Presiden Jokowi terhadap lingkungan hidup, kesehatan, dan kualitas hidup warga negara.
Ini bukan lagi soal elektabilitas, tapi sudah merupakan bentuk aksi kemanusiaan dan aksi konkret pengabdian yang tulus seorang pemimpin terhadap kualitas hidup rakyatnya.
*Peneliti Seven Strategic Studies
Baca juga:
- Riset Menyatakan Hanya Pemerintahan Jokowi yang Peduli Sungai Citarum
- Sungai Citarum, Awal Kisah Cinta Sangkuriang
- Foto: Bersih-bersih Jokowi di Sungai Citarum
- Mengenal Citarum Harum, Ketegasan Jokowi Bersihkan Sungai 269 Km
