Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyoroti ceramah yang disampaikan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur pada Jumat, 13 November 2020.
Dalam ceramahnya itu, Habib Rizieq meminta kepolisian untuk menindak tegas laporan-laporan tentang penistaan agama Islam, jika tidak ingin pemenggalan di Prancis terjadi juga di Indonesia.
"Kepada pemerintah khususnya kepolisian, kalau tidak mau terjadi peristiwa seperti di Prancis, penghina Nabi dipenggal, tolong kalau ada laporan penista-penista agama diproses dong, yang menghina Nabi, menghina Islam, proses. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan. Siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir!," kata Habib Rizieq.
Ini contoh ceramah yang bersifat menantang, berisi penuh kebencian dan permusuhan yang bagi aparat pasti harus ditindak. Jika dibiarkan provokasinya bisa meluas dan melebar,
Jimly Asshiddiqie menilai bahwa ceramah seperti itu adalah ceramah yang bersifat menantang, yang mesti ditindak tegas oleh aparat hukum.
Pasalnya, apabila ceramah-ceramah seperti itu dibiarkan, maka provokasi akan semakin meluas. Hal itu dirinya sampaikan melalui sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya @JimlyAs.
"Ini contoh ceramah yang bersifat menantang, berisi penuh kebencian dan permusuhan yang bagi aparat pasti harus ditindak. Jika dibiarkan provokasinya bisa meluas dan melebar," cuit Jimly Asshiddiqie di Twitter, Rabu, 18 November 2020.
Jimly Asshiddiqie lalu mengimbau agar jenis ceramah yang disampaikan Habib Rizieq itu dihentikan. Karena menurutnya, dakwah yang disampaikan seorang ulama atau pemuka agama harus mengandung hikmah dan juga nasihat yang membimbing dengan cara lemah lembut agar umat Islam mau berbuat baik (mau'zhoh hasanah).
"Hentikan ceramah seperti ini, apalagi atas namakan dakwah yang mesti dengan hikmah dan mau'zhoh hasanah," kata Jimly Asshiddiqie.
Apalagi menurutnya, saat ini banyak pihak yang marah kepada gerakan perlawanan negara yang seringkali diumbar dengan kata-kata keras dan kasar.
"Banyak yang marah kepada gerakan perlawanan kepada negara yang diumbar dengan kata-kata keras dan kasar, seolah tidak peduli aturan bernegara," kata Jimly Asshiddiqie.
Akibatnya, muncul praktik kekerasan hukum. Bahkan tak jarang, aparat hukum dinilai sebagai alat politik.
Oleh karena itu, Jimly Asshiddiqie mengimbau pihak-pihak yang kini berseteru untuk menghentikan rasa saling benci dan juga menunda persaingan.
"Maka muncul praktik kekerasan hukum atas nama ketegasan. Risikonya pasti dirasakn tidak adil. Bahkan aparat dapat saja dinilai jadi alat politik. Maka stop dulu saling benci dan tunda dulu persaingn," kata Jimly Asshiddiqie. []
Baca juga:
