Oleh: *Ingot Simangunsong
Setiap kali menonton film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI), batin selalu tapakur. Ada yang terasa teriris dan menimbulkan rasa nyeri.
Bagaimana tidak, perlakuan yang demikian biadab yang konon katanya dilakukan oleh gerombolan yang disebut sebagai antek-antek PKI dan Gerwani terhadap para jenderal, sangat menyayat.
Kejadian dulu itu, telah menjadi salah satu catatan buram sejarah negeri yang kita cintai, Indonesia. Dimana sejarah yang diproduksi oleh rejim otoriter Orde Baru ini mencatat dan mengatakannya dengan demikian. Namun benarkah demikian?
Berbagai riset, terutama oleh para peneliti asing yang sebagian dipublikasi dalam bentuk buku-buku melaporkan banyak hal lainnya yang tidak sama bahkan bertentangan dengan sejarah resmi kita saat ini. Sejarah kita sungguh buram!
Kemudian, kini setiap kali kita melihat aksi unjukrasa yang digelar anak-anak bangsa, selalu diwarnai tindakan anarkis yang merugikan secara materi, kehilangan jiwa dan terluka. Tindakan tersebut, mengingatkan kita pada perlakuan sadisme dalam pembantaian para jenderal dan keluarganya.
Peristiwa demi peristiwa tersebut, adalah rangkaian dari buah penjajahan Belanda selama 350 tahun dan penjajahan Jepang selama 3,5 tahun.
Kemudian, sejak 1 Oktober 1965, Indonesia terjajah kembali selama 32 tahun oleh kekuatan otoriter Orde Baru sebagai antek dan boneka negara-negara penjajah dunia .
Sebelumnya Presiden Soekarno mengingatkan: "Awas bahaya laten nekolim (Neo-Kolonialisme-Imprialisme)!"
Kekuatan otoriter itu pun, digulingkan dengan gerakan reformasi 1998. Namun, dalam rilisnya Juni 2017, Dr Asvi Marwan Adam menyatakan bahwa: "Pasca reformasi 98, musuh bersama kita saat ini adalah konspirasi 4 kubu jahat, yakni politisi busuk, pengusaha hitam, kaum radikal agama transnasional dan operator profesional (nekolim)."
Peristiwa-peristiwa bersejarah yang memenuhi lembaran kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut, menjadi sesuatu yang sangat berharga sebagai alat ukur introspeksi Indonesia menuju kemajuan.
Tentu, peristiwa-peristiwa tersebut sangat penting terdokumentasi dengan baik, akurat dan terpercaya, disertai dengan narasi kekinian yang gampang dibaca, dimengerti dan dipahami serta dihayati.
Peristiwa-peristiwa bersejarah di negeri ini, perlu dijernih-beningkan, direvitalisasi sedemikian rupa agar sejarah benar-benar menjadi sebuah kekuatan dan penguat dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kemudian, sejarah yang sudah jernih-bening itu, akan membuat generasi milenial ke depan, tidak gagap sejarah, tidak lagi buta sejarah. Dengan pemahaman dan penghayatan pada sejarah yang jernih dan bening, otomatis mereka akan lebih berkemampuan menguatkan dan menegaskan keidentitasan dan jati diri mereka sendiri sebagai anak bangsa yang Pancasilais.
Jangan lupa kepada adagium tua, yaitu " cara paling mudah untuk menjajah sebuah bangsa, bikin kaum mudanya melupakan sejarah bangsanya sendiri. Malu akan budaya bangsanya sendiri."
Rumah Nurani
Di pemerintahan 2019-2024, Presiden RI, Jokowi Widodo, diharapkan akan terbentuk "rumah nurani" bagi para sejarawan Indonesia.
Sudah saatnya, dan itu di era kepemimpinan Joko Widodo, para sejarawan dikumpulkan. Di "rumah nurani" tempatnya, para sejarawan berkumpul untuk tugas menjernih-beningkan sejarah Indonesia.
Sudah saatnya, para sejarawan diberi peranan lebih besar dalam meluruskan sejarah yang demikian bebas dipelintir, dikaburkan bahkan dipenggal oleh para politisi busuk dan para provokator.
Para sejarawan, yang belum pernah terpublikasi berapa jumlah dan dimana saja keberadaannya saat ini, perlu lebih membuka hati nurani untuk menjernih-beningkan sejarah yang terus dikesampingkan, dimarjinalkan. Atau terkesan, ada upaya untuk mengaburkan dan membuat anak bangsa tidak peduli terhadap sejarah bangsanya, menjadi masyatakat buta, minimal rabun atas sejarah bangsanya dendiri
Sejarah, tidak hanya berhubungan dengan kebangsaan dan kenegaraan saja, yang perlu dijernih-beningkan. Termasuk di dalamnya, sejarah kedaerahan maupun kesukuan. Menurut Presiden Jokowi di Indonesia saat ini terdapat budaya 714 Suku Nusantara.
Intinya, dengan menetapkan road map atau peta jalan revitalisasi sejarah nasional dan strategi kebangkitan budaya 714 suku Nusantara inilah Presiden Jokowi di periode kedua 2019-2024 kepemimpinannya berpeluang besar melakukannya. Pondasi utama dalam melanjutkan pembangunan menuju Indonesia Maju berdasarkan cita-cita luhur Proklamasi 17 Agustus 1945 yang tercantum dalam Mukadimah UUD 1945.
Sejarah yang dijernih-beningkannya itulah, yang kemudian dijadikan sebagai bahan ajar-mengajar di sekolah dasar hingga perguruan tinggi.
Kejernih-beningan sejarah, atau revitalisasi sejarah akan semakin menguatkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Sabang hingga Merauke, dari Mianggas hingga Rote.
Semuanya ini, kembali ke "rumah nurani" bagi para sejarawan dimaksud. Sejauh mana keahlian dan spirit yang mereka miliki, dapat membalut-bungkus sejarah negeri ini, ditambah dengan sejarah kedaerahan dan sejarah kesukuan, menjadi sebuah kekuatan besar dalam menjaga keutuhan kaum milenial dan generasi lainnnya.
Mari, jernihkan sejarah dari "rumah nurani" para sejarawan kita, menuju Indonesia lebih maju.
Penulis: *Ingot Simangunsong
Penulis Senior GDD Sumut, Gerakan Daulat Desa
