Jakarta - Dalam pertemuan perdana dengan kanselir baru, 16 perdana menteri negara bagian meminta agar undang-undang ujaran kebencian di dunia maya diperluas, termasuk tindak kekerasan dan ancaman terkait pandemi Covid-19.
Kanselir baru Jerman, Olaf Scholz, pada Kamis, 9 Desember 2021, menggelar pertemuan bersama para pemimpin dari 16 negara bagian Jerman. Pandemi virus corona menjadi topik utama pembahasan, di mana para perdana menteri negara bagian meminta kejelasan pemerintah federal kepada Scholz tentang kewajiban hukum vaksinasi bagi pekerja sebagai kunci dan upaya baru melawan "hasutan Covid-19” yang beredar secara online.
Seorang pasien dirawat di ICU Rostock, Jerman (Foto: dw.com/id)
Usai pertemuan tersebut, Scholz mengatakan bahwa pemerintahnya sedang mempersiapkan serangkaian tindakan baru untuk mengatasi pandemi, dengan menjanjikan "kami tidak akan menunggu, kita akan segera bersatu.”
Semua 16 pemimpin dengan suara bulat meminta Scholz mengambil tindakan terhadap pegiat teori konspirasi dan kelompok anti-vaksin di dunia maya. Permohonan itu muncul sehari setelah polisi negara bagian di Saxony mengatakan mereka sedang menyelidiki ancaman pembunuhan yang dialami Perdana Menteri Michael Kretschmer dari kelompok anti-lockdown lewat aplikasi pesan Telegram.
"Ancaman pembunuhan dan prosesi obor di depan rumah-rumah pribadi tidak dapat diterima,” kata mereka dalam sebuah pernyataan, juga merujuk pada insiden lain yang melibatkan demonstrasi ilegal di luar rumah Menteri Kesehatan di Saxony.
Jerman telah menyaksikan gelombang aksi protes anti-lockdown dengan kekerasan semakin masif, meskipun ada larangan pertemuan publik, sehingga semuanya diselenggarakan secara online.
Para pemimpin regional mengatakan bahwa mereka "melihat dengan sangat prihatin fakta bahwa secara online, semakin banyak teori konspirasi, kebohongan, hasutan, permusuhan, dan seruan untuk melakukan kekerasan ke ribuan orang.”
Para pemimpin negara bagian meminta Scholz untuk mempertimbangkan undang-undang untuk melarang hasutan melakukan kekerasan dunia maya diperluas.
Kanselir Scholz berjanji Menteri Kehakiman barunya Marco Buschmann "memiliki minat yang besar” dalam menangani masalah ini dengan segera.
Belum ada kejelasan wajib vaksin. Di saat Jerman berjuang memerangi gelombang keempat virus corona, perdana menteri negara bagian meminta kejelasan kepada Scholz atas rencana terkait kewajiban vaksin bagi setiap karyawan di bidang medis pada 15 Maret 2022.
Pemerintah koalisi baru telah mengumumkan niatnya untuk memperkenalkan tindakan seperti itu, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Plakat peringatan bagi orang-orang yang meninggal karena Covid-19 di pemakaman Düsseldorf, Jerman (Foto: dw.com/id)Menanggapi pertanyaan dari DW pada konferensi pers, Kanselir Scholz menghindari seruan pelarangan ketat pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Namun, meminta setiap orang mengingat "rumah sakit yang kewalahan dan banyaknya pasien di unit perawatan intensif,” dan diharapkan bisa menahan diri dari "perayaan besar” terutama pada malam Tahun Baru.
Robert Koch Institute (RKI) melaporkan ada 70.611 kasus Covid-19 baru dan 465 dilaporkan meninggal pada Kamis (09/12) dan secara nasional tercatat 422,3 kasus per 100.000 orang selama tujuh hari [rw/ha (dpa, Reuters)]/dw.com/id. []
Perusahaan Rusia Kampanye Hitam Antivaksin Diblokir Facebook
Warga Antivaksin Covid- 19 di North Carolina AS Berubah Pikiran
Vaksinasi Covid-19 di Jerman Selamatkan Ribuan Nyawa
CovPass Digital Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Jerman