TAGAR.id - Sementara retorika politik mengenai imigrasi memanas menjelang pemilu Eropa tahun depan, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Selasa (7/11-2023), menguraikan rencana untuk memperketat undang-undang migrasi dan mendeportasi lebih banyak pencari suaka yang permohonannya tidak memenuhi syarat. Langkah ini merupakan kebalikan dari kebijakan pendahulunya, Angela Merkel.
Dalam sembilan bulan pertama tahun ini, sebanyak 230.000 orang mengajukan permohonan suaka ke Jerman, lebih banyak dari jumlah keseluruhan pada 2022. Dengan penuh sesaknya tempat-tempat penampungan migran, pemerintah daerah mengeluhkan biaya yang meroket di luar kemampuan.
Scholz baru-baru ini mengatakan bahwa terlalu banyak migran datang ke Jerman. Setelah menjadi tuan rumah untuk pertemuan dengan 16 gubernur negara bagian di Berlin pada Senin (6/11-2023) malam yang berlangsung beberapa jam, ia muncul tepat menjelang pukul 03.00 dini hari, Selasa (7/11-2023), dengan kesepakatan yang ia klaim akan mengurangi migrasi.
Perjanjian tersebut akan mengharuskan pemerintah federal membayar negara bagian dan kota sebesar 8.000 dolar AS (setara dengan Rp 125.040.800) per pengungsi mulai tahun depan, dibandingkan dengan pembayaran sekaligus tahunan yang hanya berjumlah di bawah 4 miliar dolar AS. Scholz mengatakan hal ini akan memungkinkan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah federal naik dan turun sesuai permintaan.
Tunjangan bagi pencari suaka akan dipotong, termasuk perpanjangan dua kali lebih lama waktu tunggu bagi para migran untuk menerima bantuan keuangan. Kanselir Scholz juga berjanji untuk mempercepat keputusan suaka dan mempermudah deportasi mereka yang ditolak status pengungsinya. (lt/ft)/voaindonesia.com/VOA. []