TAGAR.id - Sebuah undang-undang (UU) baru Jerman bakal memungkinkan para pencari suaka mendapatkan akses lebih cepat ke pasar kerja, namun juga mewajibkan hukuman yang lebih berat bagi penyelundup manusia.
Kabinet Jerman pada hari Rabu (1/11-2023) menyepakati undang-undang yang memungkinkan pencari suaka untuk bisa mulai mencari nafkah di Jerman lebih cepat. Namun, di sisi lain, undang-undang ini bakal memperketat hukuman bagi para penyelundup manusia.
Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengatakan, nantinya para pencari suaka diizinkan bekerja sesudah tiga atau enam bulan setelah kedatangan mereka. Sebelumnya, butuh waktu minimum sembilan bulan untuk bisa masuk ke bursa kerja. Namun undang-undang baru ini masih memerlukan persetujuan parlemen.
Wakil Kanselir Jerman Robert Habeck mengatakan, gagasan di balik undang-undang tersebut adalah untuk memastikan bahwa pencari suaka bisa "keluar dari sistem tunjangan sosial dan mendapatkan pekerjaan.”
Mayoritas dari para pencari suaka berasal dari Suriah, Afganistan dan Irak (Foto: dw.com/id)
Tiada ampun bagi yang terlibat penyelundupan manusia
Pemerintah Jerman juga mengisyaratkan akan menindak lebih tegas penyelundup manusia. Faeser berucap, rencananya sebagian besar pelanggaran yang melibatkan penyelundupan manusia bakal dijerat dengan hukuman minimal satu tahun penjara. Sebelumnya hanya enam bulan penjara.
Undang-undang yang baru diperkirakan akan menjatuhkan hukuman antara 10 tahun hingga penjara seumur hidup untuk penyelundupan manusia yang mengakibatkan kematian.
"Dalam semua kasus pelanggaran penyelundupan, polisi berhak menyadap ponsel tersangka penyelundup", tambah mendagri Faeser.
Pemerintah berada di bawah tekanan terhadap migrasi
Proposal undang.undang baru ini muncul, di saat pemerintahan koalisi yang berkuasa berada di bawah tekanan besar untuk mengatur dan mengurangi arus migrasi, karena jumlah kedatangan pencari suaka terus meningkat.
Kabinet Jerman pekan lalu menyetujui undang-undang yang dirancang untuk memudahkan pihak berwenang melakukan deportasi terhadap individu yang permintaan suakanya ditolak.
Undang-undang tersebut dikritik tajam oleh kelompok hak asasi manusia dan sayap pemuda Partai Hijau karena dianggap "tidak manusiawi".
Kanselir Jerman Olaf Scholz dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan perdana menteri dari 16 negara bagian Jerman pada hari Senin (06/11) depan, di mana isu migrasi diperkirakan menjadi agenda utama.
Partai oposisi konservatif Kristen Demokrat, CDU, menang dalam beberapa pemilu negara bagian bulan lalu karena topik migrasi masih menjadi perhatian utama para pemilih.
Para pencari suaka tengah mengantri di gedung kantor pendaftaran suaka di Eisenhüttenstadt, Jerman. (Foto: dw.com/id - Hannes P Albert/dpa/picture alliance)Bagaimana peraturannya akan berubah?
Orang yang permohonan suakanya gagal tetapi karena berbagai alasan, misalnya sakit, tidak dapat dideportasi. Mereka dapat diberikan izin bekerja di masa depan, kata Faeser.
Mereka yang berasal dari negara yang dianggap sebagai "negara asal yang aman” dan tidak memiliki alasan untuk tinggal, atau menolak untuk mengungkapkan identitas mereka, tidak akan diizinkan untuk bekerja.
Ironisnya, ketika pemerintah Jerman berjuang mengatasi masalah tingginya arus kedatangan pencari suaka baru, pemerintah juga bergulat dengan masalah kekurangan tenaga kerja terampil.
Faeser mengatakan undang-undang yang disetujui oleh Kabinet Jerman pada hari Rabu kemarin itu penting agar masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan lebih cepat.
"Hal ini terutama berkaitan dengan orang-orang yang sudah ada di sini, di mana kami pikir memasukkan mereka ke dunia kerja lebih awal karena alasan integrasi akan sangat membantu… dan tentu saja, hal ini akan membuat masyarakat setempat lebih menerima mereka, jika orang-orang yang datang ke sini juga bekerja,” pungkasmya. [ap/as (ap,afp)]/dw.com/id. []