Jawaban ICW Atas Somasi yang Dilayangkan KSP Moeldoko

ICW menjawab somasi yang dilayangkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait kajian dan temuan dugaan bisnis obat Ivermectin.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. (Foto: Tagar/Fajar)

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menjawab somasi yang dilayangkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, terkait kajian dan temuan dugaan bisnis obat Ivermectin dan ekspor beras beberapa waktu lalu.

Kelompok pegiat antikorupsi ini beranggapan kajian tersebut ditujukan sebagai bentuk desakan agar pejabat dapat melakukan klarifikasi. Selain itu, hal tersebut juga bukan hal baru yang dilakukan ICW selama masa pandemi.

Hal itu berdasarkan relasi bisnis antara anak Moeldoko dengan Wakil Presiden PT Harsen Laboratories, Sofia Koswara, yang disebut sebagai produsen Ivermectin dalam PT Noorpay Nusantara. 


Jika pejabat publiknya keberatan ya klarifikasi saja bantahkan saja bagian tersebut misalnya tidak sesuai fakta.


Muhammad IsnurMuhammad Isnur saat diwawancarai Cory Olivia di kanal YouTube Tagar TV. (Foto: Tagar/Azzahrah)

ICW kemudian merujuk pada beberapa pemberitaan yang menyebutkan bahwa Moeldoko meminta Sofia agar izin edar Ivermectin segera diproses. Padahal uji klinis atas obat tersebut belum rampung.

Poin kedua yang disampaikan ICW terkait ekspor beras antara HKTI dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa. Dalam surat balasan somasi, ICW mengatakan telah ada misinformasi terkait hal tersebut.

Menangapi hal tersebut pengacara Indonesia Corruption Watch Muhammad Isnur mengatakan hal-hal seperti somasi merupakan hal yang sepele dan biasa didapatkan bagi pembela, ICW menghadapi dengan tenang karena ini adalah resiko dari aktivis.

“Jikalau kita cek ICW ini menyampaikan hasil penelitian yang kemudian mengungkapkan dugaan-dugaan pejabat publik, sebenarnya yang disasar bukan individu tetapi jabatan yang menempel pada pemerintah,” ujar Isnur dalam wawancara di kanal YouTube Tagar TV, Selasa, 10 Agustus 2021.

Menurut Isnur dari setiap jabatan layanan publik ada resiko dan tanggung jawab yang mereka laksanakan yang mana sudah ada ketentuan dalam Undang-Undang.

“Yang ICW kritik bukan hanya masalah KSP, tapi juga BNPB jadi sepanjang pandemi ini ICW sering dengan masyarakat sipil membuat hasil penelitian dan layanan publik. Terkait dengan laporan terakhir fokusnya pada intermektif soal ekspor beras sama sekali tidak ada dilaporan, itu hanya misinformasi saat presentasi namun sudah diklarifikasi oleh ICW,” ujar Isnur.

Isnur juga mengatakan bahwa dalam konteks laporan penelitian publik itu sudah disampaikan juga ada hasilnya dan tidak ada kewajiban pembuktian kepada hal-hal yang seperti itu.

“Jika pejabat publiknya keberatan ya klarifikasi saja, bantahkan saja bagian tersebut misalnya tidak sesuai fakta,” ujar Isnur. 

(Azzahrah Dzakiyah Nur Azizah)

Berita terkait
Otto Hasibuan: ICW Hanya Perlu Minta Maaf
Otto Hasibuan juga mengatakan bahwa pihaknya belum menerima surat balasan atas somasi yang dikirim pihak Moeldoko ke ICW
Moeldoko Ancam Laporkan ICW Jika Tak Minta Maaf
Moeldoko melalu kuasa hukumnya, Otto Hasibuan, mendesak Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk segera meminta maaf.
Pengamat Ini Dukung Penuh KSP Moeldoko Polisikan ICW
Dalam situsi krisis dan sensitif di tengah pandemi Covid-19 saat ini, untuk tidak membuat opini dan informasi yang belum dipastikan kebenarannya.
0
Jawaban ICW Atas Somasi yang Dilayangkan KSP Moeldoko
ICW menjawab somasi yang dilayangkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait kajian dan temuan dugaan bisnis obat Ivermectin.