Semarang - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah berinisiatif mengambil blanko e-KTP secara berkala ke Jakarta. Upaya ini sebagai jawaban atas persoalan minimnya ketersediaan blangko e-KTP.
Kepala Dispermadesdukcapil Jawa Tengah Sugeng Riyanto mengakui keterbatasan blangko e-KTP seringkali dikeluhkan masyarakat, khususnya sejak Pemilu 2019 lalu. Sebagai penggantinya, pemerintah mengeluarkan surat keterangan (Suket) pengganti e-KTP.
Dari catatannya, sepanjang 2019, jumlah Suket dikeluarkan untuk 2.272.353 orang. Hingga Desember 2019, masih ada sekitar 1.636.580 Suket yang belum tercetak menjadi e-KTP.
Pengambilan blangko ke pusat tidak bisa skala besar. Karenanya kami harus beberapa kali mengambil ke Jakarta.
Sugeng mengatakan pengadaan blangko e-KTP menjadi kewenangan pemerintah pusat. Untuk mengatasi keterbatasan blangko e-KTP, pemerintah provinsi bersama kabupaten kota berupaya secara berkala mengambil ke Ditjen Adminduk Kemendagri di Jakarta.
"Pengambilan blangko ke pusat tidak bisa skala besar. Karenanya kami harus beberapa kali mengambil ke Jakarta,” ujarnya, Rabu, 22 Januari 2020.
Pengambilan yang berulang kali tersebut lantaran keterbatasan sumber daya manusia dan peralatan percetakan. Sehingga, tidak mampu mencetak e-KTP dalam skala besar. Pada 2019, fasilitasi pengambilan blangko e-KTP oleh Pemprov Jawa Tengah sebanyak 727.500 blangko.
Pada awal Januari 2020 ini, Pemprov sudah memfasilitasi sekitar 146.500 blangko dan difasilitasi pemerintah kabupaten kota sebanyak 128.000 blanko. Sehingga total awal 2020 sudah 274.500 blangko untuk Jawa Tengah
“Selasa kemarin, 21 Januari 2020, kami kembali memfasilitasi pengambilan 64.000 blangko,” tutur dia.
Agar tak terus menimbulkan masalah, Sugeng berharap ada strategi yang tepat dalam manajemen pencetakan dan distribusi blangko e-KTP ke daerah. Sehingga tidak menimbulkan antrean yang meresahkan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga diminta sabar menunggu hasil pencetakan dan mengikuti petunjuk petugas.
“Kami, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota pun akan berupaya aktif mengambil di Jakarta. Kami juga terus melakukan pengawasan dalam pendistribusian dan berkoordinasi mengenai penggunaan blangko e-KTP,” imbuh dia. []
Baca juga:
- 7000 Pemilih Pilkada Keerom Papua Tak Punya e-KTP
- Disdukcapil Aceh Singkil Dapat Subsidi Blanko E-KTP
- Ada Blangko KTP Gaib Seharga 150 Ribu di Labuhanbatu
