Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menduduki jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (persero). Apakah Ahok harus mundur dari PDI Perjuangan (PDIP)?
"Insha Allah sudah putus dari beliau Pak Basuki Tjahaja Purnama akan jadi Komisaris Utama Pertamina," kata Erick di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 22 November 2019.
Erick menjelaskan, Ahok akan didampingi pejabat dari Kementrian BUMN di pos setaraf komisaris perusahaan minyak dan gas (migas) tersebut.
Tentu independensi BUMN sangat dipentingkan.
Budi Sadikin yang menjawat sebagai Wakil Menteri BUMN akan menjadi Wakil Komisaris Utama pendamping Ahok. Sebelum menjabat sebagai wakil menteri, Budi Sadikin adalah Direktur Utama PT Inalum (Persero).
"Akan didampingi Pak Wamen Pak Budi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," ujar Erick.
Nama lainnya yang disebut Erick ialah Emma Sri Martini, menjabat sebagai Direktur Keuangan Pertamina menggantikan Pahala Nugraha Mansury. Sebelumnya Emma berada di posisi Direktur Utama (Dirut) Telkomsel.
"Nanti juga ada direktur keuangan yang baru, Ibu Emma dari yang sebelumnya dirut Telkomsel, karena memang kan yang sebelumnya Pak Pahala kan ada tugas baru," tuturnya.
Dalam kesempatan sama, Erick menegaskan Ahok harus mundur bila diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. "Pasti (wajib mundur). Semua komisaris di BUMN apalagi direksi itu harus mundur dari partai," ujar Erick.
Erick menerangkan, mereka yang diangkat menjadi direktur dan komisaris utama BUMN akan diberi informasi terkait persyaratan ketika duduk di kursi petinggi BUMN, salah satunya aturan wajib bebas partai politik. "Kenapa? Tentu independensi BUMN sangat dipentingkan," tutur dia. []
Baca juga:
- Tolak Ahok di BUMN, Serikat Pekerja Membangkang
- Ahok Jadi Bos BUMN Ogah Mundur dari PDIP?
- DPR Minta Ahok Mundur dari PDIP Bila Jabat BUMN
