Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen, KPCDI ke DPR

Ketua Umum Pengurus Pusat KPCDI Tony Samosir mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen membebani pasien cuci darah.
Pengurus Pusat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR. (Foto: Dokumentasi KPCDI)

Jakarta - Ketua Umum Pengurus Pusat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Samosir mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen akan membebani pasien cuci darah saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Sebagai penyandang gagal ginjal, sudah tidak produktif lagi seperti dulu, rentan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ditambah pengeluaran mereka tinggi untuk membeli obat-obat yang tidak dijamin oleh BPJS," ucap Tony di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 03 Desember 2019.

Apalagi, menurutnya banyak pasien gagal ginjal yang PBI-nya dicabut tanpa pemberitahuan ketika Kementerian Sosial menghapus lebih dari lima juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurut Tony, mereka berpotensi gagal bayar iuran yang akhirnya membuat Kartu BPJS Kesehatannya tidak aktif. 

"Mereka tidak bisa cuci darah dan berpotensi mengancam nyawanya," tutur dia.

Tim Hukum KPCDI Rusdianto menuturkan kehadiran BPJS Kesehatan merupakan amanat negara. Pasien cuci darah adalah salah satu dari sekian banyak orang yang berhak menerima fasilitas kesehatan. 

“Saya yakin mereka akan berjuang habis-habisan karena menyangkut nyawa mereka, dan saya yang tidak senasib dengan mereka. Saya tidak akan bercanda dengan nyawa mereka," ucapnya.

Maka, bukan hal yang logis jika iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen. "Iuran BPJS Kesehatan naik, tidak ada cara lain selain dipaksa bayar. Secara nalar mereka berusaha membayar," ujarnya.

Respon DPR

Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mengaku terharu mendengar cerita perjuangan para pasien cuci darah saat RDPU. Jadi, ia berjanji akan menyampaikan aspirasi ke mitra kerjanya.

“Saya terharu mendengar cerita kalian semua. Sangatlah berat menjalani kehidupan sebagai pasien gagal ginjal. Dan mereka ini berpotensi tidak mampu," ujar Felly.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu memutuskan untuk menerima aspirasi pengurus pusat KPCDI ke Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan mendatang terkait PBI.

“Komisi IX DPR RI menyetujui usulan KPCDI untuk memasukan pasien cuci darah ke PBI,” ujar Sri Rahayu.

Selain Ketua Umum KPCDI Tony Samosir, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Petrus Hariyanto dan 13 anggota pengurus KPCDI.

Dari Komisi IX dihadiri oleh Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene, dua pimpinan lainnya Anshori Siregar dan Sri Rahayu, beserta 16 anggota Komisi IX dari semua Fraksi DPR. []

Berita terkait
Denny Siregar: BPJS Rugi Karena Dokter Mata Duitan
Denny Siregar menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan rugi triliunan rupiah karena kebanyakan dokter mata duitan.
BPJS Ketenagakerjaan Menjadi BP Jamsostek
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengubah nama panggilannya dari BPJS Ketenagakerjaan menjadi BP Jamsostek.
Catatan Jokowi untuk Dokter Terawan Mengenai BPJS
Presiden Jokowi memberi catatan khusus untuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengenai upaya promotif dan preventif terkait BPJS Kesehatan.
0
Hasil Pertemuan AHY dan Surya Paloh di Nasdem Tower
AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengaku sudah tiga kali ke Nasdem Tower kantor Surya Paloh. Kesepakatan apa dicapai di pertemuan ketiga mereka.