Jakarta - Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono meminta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk melepas jabatannya di struktural kepolisian.
Pasal 29 Undang-Undang (UU) KPK jelas menyatakan bahwa pimpinan KPK harus melepaskan semua jabatan selama menjabat sebagai pimpinan KPK.
Dini menegaskan, petinggi KPK tidak boleh melakukan rangkap jabatan, karena akan tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga: Ketua KPK Firli Bahuri Terenyuh di Hari Ibu
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Dini Purwono. (Foto: Tagar/Morteza)
"Iya, begitu jangan dengan pimpinan KPK. Pasal 29 Undang-Undang (UU) KPK jelas menyatakan bahwa pimpinan KPK harus melepaskan semua jabatan selama menjabat sebagai pimpinan KPK," kata Dini saat dikonfirmasi, Selasa, 24 Desember 2019.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 pada Jumat, 20 Desember 2019 di Istana Negara, Jakarta.
Kelima pimpinan KPK terbaru adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron.
Hingga saat ini, diketahui Firli Bahuri masih aktif menjabat di struktural kepolisian sebagai Analisis Kebijakan Utama Badan Pemelihara Keamanan Polri.
Baca juga: Baru Dilantik, Firli Bahuri Ingatkan Soal Naik Gaji
Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad justru memiliki pendapat yang berseberangan dengan Dini Shanti Purwono.
Menurutnya tidak masalah apabila Ketua KPK Firli Bahuri merangkap jabatan, alias tidak perlu mundur dari Polri. Dasco menyebut, tidak ada aturan di dalam UU KPK maupun UU Polri yang menyatakan bahwa Firli telah melanggar aturan.
"Gerindra tidak mempermasalahkan status Ketua KPK Firli Bahuri yang belum pensiun sebagai anggota aktif Polri," kata Dasco saat dihubungi, Selasa, 24 Desember 2019.
Gerindra, lanjutnya, memandang status Firli Bahuri yang hingga kini aktif di kepolisian justru bisa mempermudah geraknya dalam mewujudkan sinergitas yang baik antara KPK dan Polri. “Secara psikologis akan mudah terwujud sinergi antara kedua institusi tersebut karena tidak akan ada kecurigaan satu sama lain,” kata Dasco. []
