Oleh: Irma Suryani Chaniago*
Hak hidup rakyat dijamin dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Mengejawantahkan kewajiban konstitusi itulah maka pemerintah menugaskan Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera mendapatkan vaksin dalam rangka menyelamatkan hak hidup rakyat Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir mendapatkan amanat sebagai Ketua Pelaksana Tim Khusus yang dibentuk Kepala Negara untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Alhamdulilah selain bekerja sama dengan Sinovac, ia juga mampu mendapatkan tambahan kebutuhan vaksin dari Inggris, Erick dan Menlu menyatakan sudah berhasil mengikat kesepakatan dengan perusahaan farmasi Inggris, AstraZeneca, untuk penyediaan 100 juta vaksin virus corona (Covid-19). Bersama dengan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mereka menyatakan vaksin tersebut dijanjikan akan dikirim pada awal tahun 2021.
Erick Thohir paham betul bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat.
Selain itu untuk mengamankan penggunaan vaksin, Menteri Erick juga telah memberangkatkan tim dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) demi memastikan bahwa vaksin tersebut boleh digunakan umat Islam Indonesia. Hal ini dilakukan Erick Thohir untuk menghormati MUI dan menjaga agar tidak ada keragu-raguan rakyat terhadap maslahat vaksin ini untuk keselamatan rakyat Indonesia dari wabah pendemi Covid-19.
Selain itu, sebagai Menteri yang berkinerja baik, ia juga melakukan merger Bank Syariah guna meningkatkan performa bank tersebut. Proses merger bank syariah BUMN diperkirakan akan rampung pada kuartal I/2021. Sentimen ini tentunya mendorong saham PT Bank BRIsyariah Tbk. (BRIS) sebagai perusahaan yang menerima penggabungan. Kabar merger bank syariah sontak membuat laju saham BRIS di pasar modal tidak terbendung. Dalam sepekan, pergerakan saham BRIS naik 60,34 persen ke level Rp 1.395.
Demikian juga terkait kasus Jiwasraya, bukan cuma pembobolnya dipidanakan, Erick juga menyita aset mereka dan memberikan punishment mengganti semua direksi. Kewajiban negara terhadap rakyatpun ditunaikan dengan memberikan bantuan melalui program PNM mandiri, karena Erick Thohir paham betul bahwa negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Untuk itu menyelamatkan dana rakyat di Jiwasraya adalah yang terpenting.
*Pembina Gerakan Massa Buruh dan Pembina Solidaritas Buruh Pelabuhan Indonesia, Politisi NasDem
