TAGAR.id, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menaikan status penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E ketingkat penyidikan berdasarkan adanya fakta pengeluaran dana 180 Miliar sebelum Perda pembiayaan Formula E disahkan.
"KPK harus segera naikkan status penyelidikan Formula E ke tingkat penyidikan," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, Senin, 11 April 2022.
Menurutnya, penggelontoran dana sebelum disahkannya Perda pembiayaan Formula E adalah bertentangan dengan prosedur penganggaran kegiatan Pemerintah atas biaya negara. Pelaksanaan Formula E pada Juni 2022 dipaksakan dilaksanakan karena menghindari kesalahan lubang pelanggaran hukum lain terkait perencanaan Formula E.
"Karena itu pembangunan sirkuit dikebut, menutup pembengkakan anggaran dan berusaha tetap pada jadwal agar tidak dinilai sebagai proyek fiktif," jelasnya.
Sugeng melanjutkan bila lembaga antirasuah telah menemukan unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan (menggelontorkan dana 180 Miliar sebelum Perda) dan adanya potensi kerugian negara maka IPW mendesak KPK meningkatkan status penyidikan kasus Formula E.
"Bila ada unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan potensi kerugian negara maka IPW desak KPK tingkatkan status penyidikan kasus Formula E," ujarnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan pernyataan terkait kritik Formula E. Anis mengungkapkan, kritik itu tidak bisa dibungkam, tapi kritik harus disampaikan dengan fakta agar tidak menimbulkan fitnah.
"Kalau kita menyampaikan kritik harus berdasarkan fakta bukan fiksi, apalagi fitnah. Kalau mau kritik pakai fakta, sehingga bagi yang mendengarkan itu berfaedah," ucapnya.
Anies menilai, terlalu banyak spekulasi berkembang terkait Formula E yang lokasinya sudah diputuskan di Ancol, Jakarta Utara. "Jadi sebetulnya yang kita kerjakan itu hal-hal yang prosedur biasa, tapi terlalu banyak spekulasi dan kita ini seringkali membahas spekulasi," katanya.
Anies memastikan, sirkuit balap mobil listrik itu akan rampung menjelang lima bulan pelaksanannya yakni pada 4 Juni 2022.
"Untuk hal-hal yang perlu pembuktian kita lihat nanti karena itulah nanti bukti paling kuat atas apa yang kami rencanakan," katanya.[]
