UNTUK INDONESIA
IPW Desak KPK Tangkap Polisi Peminta Proyek di Daerah
IPW mendesak KPK segera menangkap sejumlah oknum polisi yang kerap kali meminta paksa proyek-proyek di daerah, kepada kepada dinas.
Ilustrasi Polisi (Foto: Dok. Tagar)

Jakarta - Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menangkap sejumlah oknum polisi yang kerap kali meminta paksa proyek-proyek di daerah, kepada kepada dinas.

Neta menegaskan, aksi minta-minta secara paksa ini tidak hanya modus korupsi baru di daerah, tapi juga menjadi penghancur pembangunan di wilayah tersebut.

Munculnya ulah nekat para oknum polisi ini akibat tidak maksimalnya pengawasan dari para Kapolda maupun Propam Polri

"IPW menerima laporan dari sejumlah daerah bahwa para kepala dinas, terutama PU, Pendidikan, Kesehatan, para Bendahara dll sering didatangi oknum polisi yang meminta proyek tertentu agar dikerjakan rekanan yang ditunjuknya," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Tagar, Selasa, 15 September 2020.

Dia menjelaskan, jika permintaan di atas tidak diberikan maka oknum polisi itu meminta fee 10 sampai 15 persen dari nilai proyek yang sedang dijalankan.

"Jika tidak diberikan, para kepala dinas itu diganggu dengan berbagai panggilan kepolisian, mulai dari klarifikasi, wawancara hingga meminta keterangan. Akibatnya banyak Kepala Dinas yang stres dan mundur dari jabatannya akibat tidak kuat menghadapi teror seperti ini," ujarnya.

Neta menyebut, kalau hal ini terus berlanjut nasib pembangunan di daerah dipastikan akan terhambat dan tidak berjalan maksimal. Dia menambahkan, persoalan seperti itu sudah terjadi di salah satu kota di Sumatera Utara.

"Di Kota Padang Sidempuan misalnya, saat ini para kepala dinas banyak yang stres menghadapi ulah oknum polisi. Bahkan ada istri kepala dinas yang sakit dan akhirnya meninggal dunia karena suaminya dipanggil wawancara oleh oknum polisi dari jam 09.00 hingga jam 23.00 selama beberapa kali tanpa diketahui secara jelas kesalahannya," kata dia.

Dia menegaskan, sikap oknum polisi seperti ini harus segera ditertibkan agar pembangunan di daerah bisa berjalan lancar dan maksimal.

Menurut pandangannya, ulah nekat para oknum polisi peminta-minta proyek ini akibat kurangnya pengawasan dari para Kapolda dan Propam Polri.

"Munculnya ulah nekat para oknum polisi ini akibat tidak maksimalnya pengawasan dari para Kapolda maupun Propam Polri," kata Neta.

Dia menambahkan, IPW sudah melaporkan kejadian itu kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Kasus oknum polisi yang makin marak meminta proyek ini sudah dilaporkan IPW kepada Menko Polhukam maupun Mendagri agar ada tindakan tegas dari pemerintah dan ulah oknum Polisi tsb dibersihkan," ucap Neta S Pane.[]

Berita terkait
Sempat Covid-19, Penyidik KPK Meninggal Dunia
Penyidik KPK Kompol Pandu Hendra Sasmita meninggal dunia pada Minggu, 13 September 2020, setelah sebelumnya sempat positif terpapar virus Covid-19.
Alasan KPK Lakukan Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan alasan melakukan gelar perkara atau ekspos kasus Djoko Tjandra yang sedang ditangani Bareskrim Polri.
Sigit Prabowo Kirim Tim Ekspos Kasus Djoktjan di KPK
Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya akan menghadiri undangan KPK ihwal gelar perkara (ekspos) penanganan kasus Djoko Tjandra dan kawan-kawan.
0
Libur Panjang, Mahfud MD Minta Antisipasi Reuni Sekolah
Menko Polhukam Mahfud MD minta antisipasi keramaian dan reuni ketika libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW akhir Oktober 2020.