Pesisir Selatan - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bakal menurunkan Inspektorat untuk mengaudit penyebab kisruh bantuan langsung tunai (BLT) dampak Covid-19 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
Uang itu dari APBD Sumbar tahun 2020. Itu harus dipertanggung jawabkan.
Wakil Gubernur Nasrul Abit mengatakan salah satu daerah yang bakal diaudit adalah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Sebab, kisruh pembagian BLT itu kini telah menjadi polemik baru di tengah masyarakat di daerah tersebut.
"Ini uang negara, tidak boleh asal diberikan saja. Akibatnya tidak tepat sasaran. Saya sudah mengetahui persoalannya," katanya di Padang, Senin, 11 April 2020.
Menurut Nasrul, ada kekeliruan saat melakukan pendataan di tingkat nagari (desa). Kemudian, kurang cermatnya Dinas Sosial dalam menverifikasi data, sehingga masih ada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan keluarga mampu dapat tercatat sebagai penerima bantuan itu.
Padahal, pembagian BLT harus sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Sumbar nomor 254 tentang Jaring Pengaman Sosial (JPS), pendataan, nama penerima bantuan, verifikasi hingga permintaan pencarian uang dilakukan pihak kabupaten dan kota.
Jika ada PNS yang menerima bantuan, itu merupakan kesalahan sangat fatal dalam pendataan. Bahkan, telah dibuatkan video panduan siapa saja yang boleh dapat dan berapa nominalnya. ASN, TNI-Polri, pejabat BUMN dan BUMD tidak boleh dapat.
"Uang itu dari APBD Sumbar tahun 2020. Itu harus dipertanggung jawabkan. Pelaporan JPS dilakukan setiap bulan oleh bupati dan walikota melalau sekretaris daerah kepada provinsi," katanya.
Dia berharap semua pihak dapat mengawasinya, termasuk masyarakat. Bahkan, dirinya meminta untuk tidak usah takut melapor jika memang ada penerima BLT dampak Covid-19 yang tidak sesuai kriteria.
Seperti diberitakan Tagar, protes pembagian BLT terus terjadi di Pessel. Protes terjadi di Nagari Rawang Gunung Malelo Kecamatan Sutera. Dalam aksi itu, ratusan emak-emak menggeruduk kantor wali nagari setempat. Bahkan, sempat merusak kaca dan sejumlah mebeuler.
Aksi protes lainnya juga terjadi di Kenagarian Kambang Utara Kecamatan Lengayang. Mereka kecewa, pembagian Bantuan Sosial dampak covid itu tidak tepat sasaran. Sebab, masih ada sejumlah ASN dan Masyarakat mampu yang menerima manfaat.
Tak pelak, warga menyegel kantor wali nagari. Pelayanan administrasi terpaksa dilaukan di rumah masing-masing perangkat. []
