Pesisir Selatan - Aksi protes warga Nagari Kambang Utara Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat terus berlanjut. Selain soal bantuan langsung tunai (BLT), warga juga protes soal pelayanan pemerintah yang tidak maksimal.
Kami minta jangan coba-coba buka palang kantor nagari, kecuali camat yang membuka.
Arman, 47 tahun, salah seorang warga mengatakan tidak ada pendataan terkait calon penerima manfaat BLT. Relawan Covid-19 tingkat nagari tidak pernah mendatangi rumah masyarakat. Namun secara tiba-tiba bantuan sudah langsung turun begitu saja.
"Kami hanya menyampaikan aspirasi atas apa yang telah terjadi. Kami tidak setuju dengan datanya, makanya kami protes," katanya kepada wartawan, Senin, 11 April 2020.
Protes terjadi sekitar pukul 13.00 WIB. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya, Sabtu, 9 Mei 2020, warga sempat menyegel kantor wali nagari. Namun kali ini, warga hanya melakukan orasi dan tidak merusak fasilitas nagari.
Dalam pendataan, kata Arman, nagari terkesan tidak transparan. Akibatnya, penerima tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Ada pula yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk penerima BLT. Bahkan, kursi Ketua Badan Musyawasrah Nagari ditempati ASN.
"Ini tidak benar dan kami minta dia diganti. Ini sudah lama sebenarnya. Kami minta jangan coba-coba buka palang kantor nagari, kecuali camat yang membuka," katanya.
Camat Lengayang Zoni Eldo mengaku dirinya sudah mendengar tuntutan warga melalui mediasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinca) dan Wali Nagari Kambag Utara.
Pihaknya bakal melakukan evaluasi yang disampaikan warga. Jika memang terjadi kesalahan, ia berjanji bakal menindak lanjuti permasalahan tersebut hingga mengusulkan pemberhentian.
Zoni meminta masyarakat tetap tenang. Semuanya bakal diselesaikan secara baik-baik. Terkait permintaan warga yang menutup kantor wali nagari, pihaknya bakal mengabulkan. Untuk sementara, wali nagari beserta perangkat bekerja dari rumah.
"Ya pelayanan dari rumah saja sekarang, karena kita juga lagi PSBB. Tapi dalam artian tidak memberhentikan pelayanan, masyarakat yang berurusan bisa ke rumah wali saja," katanya.
Terpisah, Wali Nagari Kambang Utara Ulsabri juga mengakui adanya kelemahan terkait sosialisasi penerima bantuan. Menurutnya, tidak seluruhnya kesalahan itu datang dari nagari. Sebab, soal data penerima bukan kewenangan nagari.
Bahkan, soal BLT yang disalurkan Provinsi Sumbar itu nagari tidak tahu bentuk data yang turun seperti apa. Meski pun sebelumnya penyaluran dari PT Pos sempat meminta didampingi nagari.
"Dan itu pun dibagikan malam tanpa sepengetahuan kami. Jadi ternyata ada yang dibagikan kepada PNS sebanyak dua orang. Maka dari kejadian itu, terjadilah gejolak," tuturnya.
Di lain sisi, katanya, ada pihak-pihak tertentu memanfaatkan kondisi dengan membonceng kepentingan politik. Sebab, ia mengaku hingga kini masih banyak lawan politiknya yang menaruh tidak suka pada kepemimpinannya.
"Kami sudah tahu orangnya, ini adalah masalah politik dan mereka memboceng dengan bantuan BLT. Dan saya harap dengan ini masyarakat tenang dan biar semua diproses karena sudah ditengahi kecamatan," tuturnya. []
