Insentif Tak Dibayar, Relawan Gugus Tugas C-19 Mabar Mogok

Sejumlah relawan Gugus Tugas Covid-19 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) mogok karena intensif kerja tak dibayar.
Suasana Pelabuhan Labuan Bajo yang diperiksa seadanya karena petugas penjaga di pelabuhan banyak yang tidak masuk kerja. (Foto: Tagar/Albertus Pepi Kurniawan

Labuan Bajo - Sejumlah relawan Gugus Tugas Covid-19 Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) keluhkan insentif yang tak kunjung cair selama empat bulan terakhir.

Salah satu relawan, yang namanya dirahasiakan mengaku kesal dan kecewa karena hingga kini hanya satu kali menerima uang insentif untuk dua bulan kerja yakni April dan Mei, sementara sejak Juni sampai September tak kunjung diberikan.

"Kami terima terakhir Mei dulu, itu untuk April dan Mei. Selama empat bulan ini kami tidak terima lagi uang intensif, itupun kami terima setelah mengamuk di kantor Bupati," katanya kepada Tagar, Jumat 2 Oktober 2020 malam.

Itu makanya tadi kami mogok kerja, kami sudah susah kerja tapi selama empat bulan terakhir tidak dapat honor.

Selama ini ia mengaku sering dijanjikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat terkait pencairan uang intensif tersebut namun hingga kini tak kunjung direalisasi.

Baca juga:

"Itu makanya tadi kami mogok kerja, kami sudah susah kerja tapi selama empat bulan terakhir tidak dapat honor, kami ini tinggal di kos pak," katanya.

Nominal Insentif Berubah-Ubah

Relawan lain yang juga tidak mau dimediakan namanya mengaku sejak awal mereka kecewa terkait nominal intensif yang mereka terima.

Pasalnya, waktu pertama kali perekrutan, mereka mendapatkan SK kerja dari Dinas Kesehatan, kala itu dijanjikan akan mendapat insentif Rp 325.000 per hari, kendati tidak dicantumkan dalam SK.

Sehingga mereka memilih meninggalkan pekerjaan lama untuk menjadi relawan. Rasa takut dengan bahaya Covid-19 mereka nomor duakan karena gaji yang ditawarkan cukup besar bagi mereka.

Namun, tak lama kemudian SK itu diubah lagi dengan SK Bupati Manggarai Barat nomor 79.b/KEP/HK/IV/2020 tentang pengangkatan tenaga potensial kesehatan paramedis dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di kabupaten Manggarai Barat.

Sejak saat itu mereka mengaku mendapatkan honor Rp 150.000 per hari. Sehingga pada Mei lalu mereka terima sesuai dengan SK tersebut. Janji awal untuk mendapatkan honor Rp 325.000 per hari lenyap begitu saja.

Petugas di Pelabuhan Mengeluh

Hasil pantauan media di Pelabuhan Labuan Bajo, Jumat 2 Oktober 2020 pukul 19.00 Wita, penumpang salah satu kapal yang baru masuk ke Labuan Bajo hanya dilayani oleh tiga orang saja, yang diketahui dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

Baca juga:

Tidak ada tim relawan Covid-19 Dinkes Mabar yang berada di lokasi, sehingga protokol pencegahan dan penanganan Covid-19 tidak berjalan maksimal, kerumunan penumpang tak terhindarkan.

Hanya tiga orang petugas KKP. Mereka mengecek ala kadarnya. Cek suhu tubuh, data penumpang dan cek administrasi pelaku perjalanan.

Koordinator KKP, Marcel Elias yang ditemui di Lokasi, mengaku selama ini pelayanan di pelabuhan berjalan normal, karena mereka dibantu oleh Pol PP, BPBD Mabar dan relawan Covid-19 Dinkes Mabar.

Namun kini Ia mengaku sangat kecewa, sebab petugas yang ada di lokasi tidak sebanding dengan jumlah pelaku perjalanan, sehingga mereka merasa kewalahan.

Ia mengaku berusaha agar pelayanan tetap seperti biasanya kendati jumlah petugas hanya tiga orang sementara pelaku perjalanan yang tercatat sebanyak 109 orang.

"Hari ini mereka (relawan) tidak masuk, mungkin termasuk bandara juga di karantina, saya tidak tau alasannya seperti apa. Tapi yang pasti saya sudah konfirmasi kenapa, katanya mereka mau ketemu Kadis Kesehatan. Mungkin terkait relawan yang sampai saat ini belum menerima insentif," ujarnya.

Saat dikonfirmasi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Manggarai Barat Yohanes Jhon yang diketahui selalu berhubungan langsung dengan relawan mengaku belum mengetahui relawan gugus tugas Covid-19 Dinkes Mabar yang mogok kerja.

"Untuk relawan itu tidak ada yang mogok, kerja mereka seperti biasa di rumah karantina, mereka ada 12 orang. Tapi intinya untuk itu saya belum tahu persis, nanti saya cek dulu," katanya kepada Tagar.

Terkait nominal honor yang berubah-ubah, ia mengaku sejak awal sudah diberitahukan kepada relawan, sebab saat itu masih dalam status darurat dan kini masuk era new normal. Pada masa darurat dan era new normal ini pemerintah memperhatikan keseimbangan keuangan daerah.

Namun, terkait hal itu ia mengaku bukan kewenangannya tapi kewenangan daerah. Tugas dia hanya untuk proses secara teknis merencanakan di bidang kesehatan, baik di Dinkes, Rumah Sakit, Pintu masuk maupun di tempat karantina.

"Inikan darurat, keuangan juga darurat. Kita sesuaikan. Pada prinsipnya menurut saya waktu itu kita (Dinkes) harus di backup, lalu kita rekrut dan mereka melamar secara normal. Dalam SK kita tidak bicara gaji. Bahasanyakan relawan, tapi relawan juga tidak bisa begitu saja. Iya saya pikir itu sudah diberitahukan, ini (nominal insentif) relatif, sewaktu-waktu berubah," katanya.

Yohanes berjanji, insentif relawan tersebut akan dicairkan dalam waktu dekat. Namun ia belum memastikan nominal yang diberikan, apakah seperti pada Mei atau tidak.

Sebelumnya, relawan juga mengatakan akan menolak jika insentif yang mereka terima nantinya tidak sesuai dengan bulan Mei lalu yakni Rp 150.000 per hari.

"Untuk gaji mereka itu hari Senin atau Selasa mereka mulai terima. Itu kan uang negara sehingga semuanya mengikuti prosedur. Itu hak mereka kalau tolak, yang jelas seperti itu. Sebagai tenaga sukarela itu tidak ada yang paksa," katanya.

"Saya berharap, teman-teman relawan itu masih berkerja dengan baik. Intinya begini, semua niat baik ada jalan yang baik," tambahnya lagi.

Hingga kini Bupati Manggarai Barat, Agustinus Ch. Dula belum memberikan komentar, Tagar sudah beberapa kali berusaha menghubunginya namun belum direspon. []

Baca juga:

Berita terkait
Presiden Jokowi Tinjau KSPN Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur
Presiden Jokowi meninjau penataan Kawasan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo,NTT yang dibangun kementerian PUPR.
Jokowi Berharap Proyek KSPN Labuan Bajo Selesai Akhir Tahun
Presiden Jokowi berharap pembangunan proyek KSPN Labuan Bajo tahap pertama selesai akhir tahun 2020.
Datangi Labuan Bajo, Jokowi Luangkan Waktu Beri Bantuan
Jokowi menyerahkan bantuan modal kerja (BMK) bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) .