Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah mengimbau warganya untuk tidak ikut apsi people power 22 Mei mendatang, dia meminta warganya untuk mempercayakan hasil perhitungan kepada KPU.
"Mohon tidak ikuti arahan yang bertentangan dengan undang-undang. Juga ke seluruh masyarakat tidak ikut imbuan people power," kata Nurdin Abdullah di Makassar, Kamis 16 Mei 2019
Nurdin menambahkan tidak perlu menyikapi Pilpres berlebihan pasca penetapan nantinya. Dia mengatakan negara sudah memberi amanah kepada KPU untuk mengatur semua yang berkaitan dengan Pemilu.
Keputusan KPU untuk kepala negara yang wajib seluruh warga untuk memghormati. Siapa pun yang ditetapkan sebagai presiden.
dikatakannya pekerjaan rumah yang paling penting saat ini adalah soal pengentasan kemiskinan serta mensejahterakan masyarakat. Selain itu menurut Nurdin momentum pasca Pilpres sebaiknya dijadikan sebagai ajang silaturahmi.
Baca juga: Ditanya Aksi People Power, Ini Kata Sandiaga Uno
"Untuk sengketa pemilu sudah ada lembaga resmi yang akan mengurusnya," kata dia.
Sebelumnya, sebanyak 10 tokoh muda Indonesia yang hadir dalam Forum Silaturahmi Bogor, yang dihelat Rabu 15 Mei 2019 sepakat untuk membangun Indonesia yang damai.
Mereka yang hadir dalam hajatan kebangsaan yang digagas Walikota Bogor Bima Arya itu adalah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Gubernur NTB Zulkiflimansyah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Walikota Bigor Bima Arya, Wali Kota Tangeran Selatan Aerin Rachmi Diany, Bupati Banjuwangi Azwar Anas, Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute Agus Harimurty Yudhoyono, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid.
Baca juga: People Power Sulit Terjadi di NKRI, Ini Alasannya
Dalam menyikapi perbedaan sikap setelah pengumuman KPU 22 Maret 2019, tokoh muda yang hadir dalam Galeri Kebangsaan ini sepakat, untuk menghormati proses demokrasi melalui lembaga yang konstitusi. Dalam menanggapi pasca tanggal 22 Mei, hormati keputusan secara demokratis oleh lembaga yang berkompoten.
Kalaupun ada perbedaan pandangan terhadap keputusan KPU, tokoh lintas daerah ini menganjurkan agar yang merasa dirugikan mengajukan gugatan melalui lembaga konstitusi, MA. Mereka bersepakat, menghormati perbedaan yang ada, menjalin komunikasi dan silaturahim tanpa batas dan tanpa ada berbedaan.
Baca juga:
