Jakarta- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengomentari perihal digantinya istilah People Power menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat oleh Amien Rais.

Menurutnya, hal itu hanyalah penggantian istilah semata, tanpa mengubah arti dari gerakan People Power sendiri. Dia juga menegaskan kalau gerakan sama sekali tidak bertentangan dengan konstitusi.

"Saya pikir itu hanya bahasanya pak Amien saja ya. People Power sendiri itu kan sah ya. Konstitusional," kata dia usai acara Diskusi 'Lawan Kecurangan Pilpres 2019 Terstruktur, Sistematis & Masif', di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 16 Mei 2019.

Jadi kalau orang berdemonstrasi, menyampaikan pendapat, itu konstitusional. Justru mereka yang ingin menghalang-halangi People Power, mereka yang melakukan tindakan inkonstitusional.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais, meminta kepada seluruh pendukung Prabowo-Sandiaga tidak lagi menggunakan istilah People Power.

Musababnya, pengguna istilah tersebut mulai ditangkapi rezim, lantaran dituduh bakal melakukan gerakan makar. Amien kemudian mengganti terminologi People Power menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat.

"Eggi Sudjana ditangkap polisi karena bicara People Power. Kita tidak gunakan People Power, tapi Gerakan Kedaulatan Rakyat," kata dia di acara konferensi pers BPN 'Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa malam 14 Mei 2019.

Amien berharap, Gerakan Kedaulatan Rakyat tidak lagi halangi lantaran risikonya adalah berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia.

"Siapa yang berhadapan dengan gerakan kedaulatan rakyat, kita gilas bersama," tegas Amien Rais. []

Baca juga: