Ini 20 Kepala Daerah Dalam Balutan Rompi Oranye

Ini 20 kepala daerah dalam balutan rompi oranye KPK. Mereka bupati, wali kota, gubernur, sekolah lagi di kampus KPK.
Ini 20 Kepala Daerah Dalam Balutan Rompi Oranye KPK | Zumi Zola Gubernur nonaktif Jambi (tengah) tersangka kasus gratifikasi proyek-proyek Provinsi Jambi, tersangka kasus suap PLTU Riau-1 Johannes Budisutrisno Kotjo (kiri) dan tersangka kasus suap proyek di Tulungagung Sutrisno (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/7/2018). (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, (Tagar 29/7/2018) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (26/7) malam hingga Jumat dini hari melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di antaranya Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan.

"Betul tim KPK ada yang ditugaskan di daerah Lampung Selatan dalam beberapa hari ini. Kamis tadi malam sampai dini hari diamankan tujuh orang dari unsur Kepala Daerah/Bupati, anggota DPRD, swasta, dan pihak lain yang terkait," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, Jumat (27/7) dilansir Antara.

"Tim mengamankan uang Rp 700 juta dalam pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Diduga terkait proyek infrastruktur," ungkap Agus.

Penangkapan tersebut menggenapkan jumlah kepala daerah yang terjaring KPK menjadi 20 orang, berdasarkan data yang dikumpulkan terkait penetapan tersangka kepala daerah termasuk dengan yang terkena OTT sampai 28 Juli 2018.

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia menilai banyaknya kepala daerah yang ditetapkan tersangka karena kasus korupsi itu, menunjukkan pemenjaraan tidak memberikan efek jera kepada para pelakunya.

"Kalau fokusnya hanya penjara tapi tidak ada sanksi moneter seperti denda dinaikkan dan maksimalisasi uang pengganti, maka koruptor akan tetap berduit seperti yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung," katanya.

Berikut 20 kepala daerah (bupati, wali kota, gubernur) dalam balutan rompi oranye, seragam khas tahanan KPK. 

1. Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief

Abdul LatifAbdul Latief Bupati Hulu Sungai Tengah (Foto: Tagar/Rizkia Sasi)

KPK menangkap tangan Abdul Latief bersama tiga orang lainnya terkait tindak pidana suap terkait pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan tahun anggaran 2017 pada 4 Januari 2018.

2. Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad 

Mohammad Yahya FuadMohammad Yahya Fuad Bupati Kebumen. (Foto: Merdeka/Dwi Narwoko)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2018 resmi menetapkan Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad beserta dua orang lainnya sebagai tersangka tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada pertengahan Oktober 2016 di Kabupaten Kebumen. Saat itu penyidik KPK mengamankan Yudhy Tri Hartanto di rumah seorang pengusaha swasta di Kebumen dan Sigit Widodo di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kebumen.

3. Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko 

Nyono Suharli WihandokoNyono Suharli Wihandoko  Bupati Jombang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Nyono Suharli Wihandoko (NSW), Rabu (4/4/2018). (Foto: Tagar/ Rizkia Sasi)

KPK pada 3 Februari 2018 menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, terkait suap perizinan dan pengurusan penempatan jabatan di Pemerintah Kabupaten Jombang.

4. Bupati Ngada Marianus Sae 

Marianus SaeMarianus Sae Bupati Ngada ketika bersiap menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK Jakarta pada Selasa (20/2/2018). Marianus menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka Direktur PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu terkait kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Ngada, NTT. (Foto: Ant/Wahyu Putro A).

KPK menangkap tangan (OTT) Bupati Ngada Marianus Sae pada 11 Februari 2018 terkait suap di proyek-proyek Pemerintahan Kabupaten Ngada.

5. Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan 

Rudi ErawanRudy Erawan Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara, usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (12/2/2018). Rudi Erawan ditahan KPK terkait kasus suap senilai Rp 6,3 miliar dalam proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. (Foto: Antara/ Reno Esnir)

KPK menetapkan Bupati Halmahera Rudy Erawan sebagai tersangka menerima hadiah dari proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.

6. Bupati Subang Imas Aryumningsih

Imas AryumningsihImas Aryumningsih Bupati Subang. (Foto: Tagar/Rizkia Sasi)

KPK menggelar operasi tangkap tangan pengurusan izin perizinan di Pemkab Subang, Jawa Barat 2017-2018, pada 14 Februari 2018 dan menetapkan Bupati Subang Imas Aryumningsih sebagai tersangka.

7. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman 

TaufiqurrahmanTaufiqurrahman Bupati Nganjuk usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (26/10/2017). KPK menetapkan lima orang tersangka serta menyita barang bukti uang sebesar Rp 298 juta yang diduga sebagai uang suap jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk. (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

KPK menetapkan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka suap mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

8. Gubernur Jambi Zumi Zola 

Zumi ZolaZumi Zola Gubernur Jambi, meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Rabu (4/7/2018). KPK memperpanjang masa tahanan Zumi Zola sebagai tersangka penerimaan gratifikasi proyek-proyek di Provinsi Jambi. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A)

KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sebagai tersangka dugaan penerimaan suap proyek-proyek di Provinsi Jambi. Penetapan tersangkanya pada 2 Februari 2018.

9. Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari 

Rita WidyasariRita Widyasari Bupati Kutai Kartanegara bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, Jumat (19/1/2018). Rita diperiksa sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 436 miliar terkait pemberian izin perkebunan kelapa sawit. (Foto: Antara/Wahyu Putro A)

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada September 2017. Majelis hakim Pengadilan Tipikor memvonisnya dengan 10 tahun penjara karena terbukti menerima uang terkait perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara.

10. Bupati Lampung Tengah Mustafa 

MustafaMustafa Bupati Lampung Tengah sekaligus calon gubenur Lampung dengan rompi tahanan berbicara kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/2/2018). Mustafa terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan KPK mengamankan uang Rp 1 miliar dan ditetapkan sebagai tersangka. (Foto: Ant/Reno Esnir).

KPK menangkap tangan Bupati Lampung Tengah Mustafa pada 16 Februari 2018. Mustafa memberi arahan kepada jajarannya untuk memberi suap kepada pihak DPRD Lampung Tengah. Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada salah satu Badan Usaha Milik Negara PT Sarana Multi Infrastruktur.

11. Bupati Bandung Barat Abu Bakar 

AbubakarAbu Bakar Bupati Bandung Barat resmi ditahan KPK. Abu Bakar diduga menerima suap di wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, Kamis (12/4/2018). (Foto: Tagar/Rizkia Sasi)

KPK menangkap Bupati Bandung Barat, Abu Bakar pada 10 April 2018 terkait penerimaan sejumlah uang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

12. Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa 

Mustofa Kamal PasaMustofa Kamal Pasa Bupati Mojokerto. (Foto: Tagar/Rizkia Sasi)

Pada 30 April 2018, KPK menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015.

13. Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat 

Agus Feisal HidayatAgus Feisal Hidayat Bupati nonaktif Buton Selatan, berada dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/7/2018). KPK memeriksa Agus Feisal Hidayat sebagai tersangka terkait proyek pekerjaan Pemerintah di Kabupaten Buton Selatan. (Foto: Antara/Reno Esnir)

Pada April 2018, KPK menetapkan Agus Feisal sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

14. Bupati Purbalingga Tasdi 

TasdiTasdi Bupati nonaktif Purbalingga, meninggalkan Gedung KPK usai pemeriksaan, Jakarta, Selasa (17/7/2018). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Tasdi terkait kasus dugaan suap proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahun 2018. (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

KPK melakukan penangkapan terhadap Bupati Purbalingga, Tasdi pada 4 Juni 2018, terkait perkara penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

15. Bupati Tulungagung Syahri Mulyo 

Syahri MulyoSyahri Mulyo Bupati Tulungagung. (Foto: IniKata)

Pada 9 Juni 2018, Bupati Tulungagung Syahri Mulya menyerahkan diri kepada KPK setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pascaoperasi tangkap tangan terhadap tersangka lainnya Wali Kota Samanhudi Anwar. Keduanya menjadi tersangka kasus suap. Sedangkan Syahri diduga menerima suap fee proyek-proyek pembangunan infrastruktur peningkatan jalan di Dinas PUPR Pemkab Tulungagung. Total penerimaan Syahri sebesar Rp 2,5 miliar.

16. Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar 

Muhammad Samanhudi AnwarMuhammad Samanhudi Anwar Wali Kota Blitar. (Foto: Radar Malang)

KPK menetapkan Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar sebagai tersangka penerimaan suap pada Mei 2018. Samanhudi diduga menerima Rp 1,5 miliar terkait ijon proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar dengan nilai kontrak Rp 23 miliar.

17. Bupati Bener Meriah Ahmadi 

AhmadiAhmadi Bupati nonaktif Bener Meriah, menggunakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pascaterjaring operasi tangkap tangan (OTT), di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/7/2018). KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah Ahmadi dan dua orang dari pihak swasta, sekaligus mengamankan barang bukti Rp 50 juta dari total "commitment fee" sebesar Rp 1,5 miliar terkait kasus "fee" proyek pembangunan infrastruktur dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018. (Foto: Antara/Aprillio Akbar)

Bupati Bener Meriah, Ahmadi, ditangkap KPK pada 4 Juli 2018 yang berujung kepada Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

18. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf 

Irwandi YusufIrwandi Yusuf Gubernur nonaktif Aceh, tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/7/2018). Irwandi Yusuf diperiksa sebagai saksi untuk tersangka T Syaiful Bahri terkait dugaan suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun anggaran 2018. (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami aliran dana untuk Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan sebagai tersangka suap terkait dengan pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada tahun anggaran 2018.

19. Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap 

Pangonal HarahapPangonal Harahap Bupati nonaktif Labuhanbatu (kiri) memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (23/7/2018). KPK memeriksa Pangonal Harahap sebagai tersangka terkait kasus fee proyek di lingkungan pemerintah daerah Labuhanbatu, Sumut Tahun Anggaran 2018. (Foto: Antara/Reno Esnir)

KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Pangonal Harahap sebagai tersangka penerima suap dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada Bupati Labuhanbatu terkait proyek di Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2018.

20. Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan

Zainudin HasanZainudin Hasan Bupati Lampung digiring petugas menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/7/2018). KPK resmi menahan Zainudin Hasan yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap proyek infrastruktur. (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (26/7) malam hingga Jumat dini hari melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di antaranya Bupati Lampung Selatan, Zainuddin Hasan. []

Berita terkait
0
Jambi Apresiasi Kementan dalam Penanganan PMK
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menyambut baik langkah Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah membantu menyalurkan vaksin PMK.